Yogyakarta (03/08) - Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK mengajak seluruh pihak berkomitmen dalam pemenuhan dan perlindungan serta membangun sinergi dan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19, khususnya bagi penyandang disabilitas dan lansia.
"Bantuan-bantuan untuk disabilitas dan lansia sudah tercakup dalam penyaluran jaring pengaman sosial stimulus Covid-19, seperti Program PKH dan bantuan sembako bagi penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja di sektor informal," jelas Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK Ade Rustama.
Ditambahkannya, Pemerintah terus memperhatikan disabilitas dan lansia agar tidak mudah terpapar Covid-19. Apalagi, lansia termasuk kelompok rentan terpapar Covid-19. Namun demikian, sebut Ade, Pemerintah sadar bahwa masih perlu upaya luar biasa untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan.
"Kami berharap semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk mendorong percepatan penyaluran bansos tepat sasaran, efektif dan efisien, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lansia yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," tegas Ade.
Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Sunarman Sukamto menyampaikan persoalan dan kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas dan lansia. Dia mengungkapkan, mayoritas disabilitas dan lansia tidak mengetahui informasi Covid-19 secara jelas, tidak punya penghasilan selama pandemi dan kehilangan mata pencaharian, serta muncul problem kesehatan mental.
Dalam kesempatan rakor itu, pihak Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta menjelaskan telah melaksanakan berbagai program afirmasi untuk disabilitas dan lansia. Dinsos Yogyakarta telah melakukan sosialisasi mengenai Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan terhadap disabilitas dan lansia. Membuat tempat karantina khusus bagi lansia yang terpapar, serta penyediaan program jaminan hidupbagi kelompok rentan, yakni lansia, disabilitas, dan fakir miskin. (*)
