KEMENKO PMK -- Perang yang terjadi di Kota Khartoum Sudan, antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) yang terjadi 15 April 2023 lalu telah berdampak panjang. Sehingga pada 24 April yang lalu, Pemerintah Indonesia mengevakuasi 1.010 orang WNI dari Sudan ke titik aman melalui berbagai hub, yaitu Jeddah, Kairo, Addis Ababa, Aaman dan Berlin.
Dari total WNI yang dievakuasi tersebut, sebanyak 1.000 WNI telah difasilitasi kepulangannya ke 31 provinsi asal mereka dengan melibatkan instansi dan pihak lain yang terkait. Pemulangan ini dibagi ke dalam 4 kloter, dimana kloter pertama dilalukan melalui jalur laut dengan memulangkan 557 orang pada 25 April yang lalu.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko PMK Mafud Salatunlayl menilai penanganan evakuasi WNI konflik Sudan sudah berjalan dengan baik. Ia juga menilai upaya koordinasi yang berjalan sudah sangat baik antar K/L, meskipun dilakukan di tengah momen Idul Fitri. Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kemenlu pada tanggal 25-27 Juni 2023 di Hotel Harris, Bekasi.
Menurut Mafud, mengingat volatilitas situasi global yang tidak dapat diprediksi, sebagai bentuk antisipasi ke depan, diperlukan adanya upaya peningkatan keamanan evakuasi WNI di luar negeri.
Beberapa upaya yang diperlukan antara lain: perlunya perencanaan kotingensi bagi masyarakat yang tinggal di luar negeri, pengoptimalan sistem pendataan WNI secara online yang tinggal di luar negeri, serta pembuatan SOP bagi K/L dan pihak terlibat lainnya sejak proses evakuasi hingga pemulangan ke tempat asal mereka.
“Diperlukan pula adanya regulasi yang dapat mensinergikan masing-masing tugas dan fungsi kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah (Inpres atau sejenisnya) sehingga penanganan WNI korban bencana sosial dari luar negeri dapat terpadu dan terarah”, ucap Mafud.
Dari pertemuan ini, K/L serta pihak terkait yang hadir sepakat memutuskan untuk membentuk tim koordinasi khusus lintas K/L bagi korban konflik ke depannya, dimana nantinya penyelenggarakan gladi/pertemuan rutin akan dikoordinasikan oleh Kemenlu serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui badan penghubung perwakilan provinsi dan kabupaten/kota di jakarta, agar kedepannya proses koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal. Kemenlu dan K/L terkait juga akan membahas secara khusus isu keberlanjutan pendidikan bagi para evaque yang berstatus sebagai mahasiswa agar ada solusi permanen keberlanjutan pendidikan mereka kedepannya.
Turut hadir pada FGD ini Dubes RI untuk Sudan Sunarko, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha, Kasubdit Timur Tengah Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu Akhmad Baihaqie, Paban VIII/Opslugri Sops TNI Fredi Sianturi, Perwira Madya BAIS TNI Hendru Hidayat, perwakilan Kemendagri, Kemensos, Otoritas Bandara, dan PT Trans Jakarta.
