Perlu Sinergi Lintas Sektor Untuk Memulai Pembelajaran Tatap Muka

Jakarta (20/11) --  Delapan bulan terakhir Indonesia berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi mengacaukan berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya berdampak di bidang kesehatan, namun juga secara signifikan berdampak pada dunia pendidikan.  

Deputi Bidang Koordinasi Peningakatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono menjelaskan, berdasarkan hasil survei pelaksanaan pembelajaran, terdapat 646.192 satuan pendidikan dan lebih dari 68 juta peserta didik terdampak pandemi Covid-19, sehingga harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ)

Menurut Agus, PJJ memiliki tantangan tersendiri di tiap daerah, seperti tantangan kondisi geografis, sosial dan ekonomi yang beragam. PJJ, kata dia, menjadi sesuatu yang sulit dilakukan untuk daerah-daerah yang memiliki kondisi yang tidak memadai. 

Hal Itu dijelaskan Deputi Agus Sartono saat memberikan arahan secara virtual dalam Pengumuman SKB Empat Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes, Mendagri) Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, pada Jumat (20/11).

"Pemerintah menyadari keputusan pembelajaran di rumah merupakan keputusan yang sulit, tetapi harus diambil akibat adanya pandemi Covid-19 ini. Keputusan diambil demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tidak mengambil resiko kehilangan satu generasi," tuturnya.

Agus mengatakan, PJJ tidak bisa secara optimal mengembangkan kompetensi siswa. Siswa hanya memperoleh unsur knowledge saja. Sedangkan unsur attitude dan value tidak dapat terpenuhi dengan baik.

"Karena peserta didik harus melaksanakan praktikum untuk mengembangkan skill mereka, dimana praktikum akan sangat sulit untuk dilakukan di rumah masing-masing siswa. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek attitude dan value yang penting bagi pengembangan karakter peserta didik," imbuhnya.

Dengan faktor-faktor tersebut, maka pemerintah menilai perlu menerbitkan kembali penyesuaian SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. 

Penyesuaian kebijakan dengan SKB Empat Menteri ini, kata Deputi Agus, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pemberian izin pembukaan satuan pendidikan. 
Menurut dia, pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi daerahnya perlu diberikan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang dinilai paling sesuai.

"Kesuksesan implementasi SKB Empat Menteri ini tidak lepas dari komitmen kita bersama untuk terus bersinergi dan menjalin koordinasi yang harmonis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan SKB Empat Menteri ini dengan turut memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan yang ada di wilayahnya," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa melalui penyesuaian SKB Empat Menteri menetapkan pembelajaran tatap muka akan mulai dilaksanakan pada Januari 2021.

Nadiem mengatakan bahwa keputusan ini di karenakan banyaknya permintaan dari pemangku kepentingan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dalam pembukaan sekolah ini, pemerintah pemda diberikan kewenangan secara penuh terkait mana satuan pendidikan yang boleh dibuka dan yang tidak.

“Karena itu, bagi sekolah yang siap untuk melakukan tatap muka kalau ingin mempertemukan harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Kami memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil kantor Kemenag diberikan kewenangan untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah,” ujar Mendikbud. (*)

Reporter: