Integrasi Data Kedaruratan Kunci Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana

Jakarta (25/6) – Penanganan bencana menuntut operasi tanggap darurat berdasarkan kajian data yang lengkap dan akurat. Namun, hingga saat ini masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan mengenai pendataan saat terjadi bencana diantaranya, standarisasi teknik pengambilan data, integrasi data, dan ketersediaan data spesifik kelompok rentan terdampak, Kelompok rentan dimaksud seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan penyandang disabilitas.

 

Meskipun dalam kondisi tidak stabil, operasi darurat harus tetap dilakukan dengan terarah, terkoordinir dan menyeluruh. Oleh karena itu, dalam hal pendataan dampak bencana yang meliputi korban jiwa, pengungsi, hingga kerusakan infrastruktur harus akurat bahkan detail.

 

Kelengkapan data kedaruratan menjadi amat krusial untuk diperoleh sehingga dapat menjadi basis kebijakan penanganan yang tepat sasaran dan cepat.

Melihat pentingnya manajemen data di masa darurat bencana tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Nelwan Harahap mendorong penguatan manajemen data kedaruratan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Kemenko PMK, Jumat (25/6).

 

“Pendataan dampak bencana selama ini dilakukan oleh banyak aktor dari berbagai instansi dan masyarakat. Perlu upaya integrasi data-data tersebut untuk meningkatan kualitas pelayanan masyarakat saat darurat bencana, terutama bagi kelompok rentan”, tutur Nelwan saat membuka rapat koordinasi secara daring.

 

Manajemen data tersebut, jelas Nelwan, meliputi teknik pengumpulan data, pengolahan data secara multi-kriteria dan penyajian data menjadi informasi spasial.

 

Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB mendorong pemda membentuk Posko Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai wadah berbagai OPD untuk saling berkoordinasi dan pusat pengumpulan data dan informasi yang menjadi satu pintu data. Selain itu, BNPB juga terus mengupayakan percepatan penyediaan data terpilah hingga data kelompok rentan.

 

Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pusat Krisis Kemenkes menyampaikan pihaknya telah menyajikan data kelompok rentan (ibu hamil, Ibu menyusui dan balita), korban luka dan kerusakan fasilitas kesehatan pada saat terjadi bencana melalui klaster kesehatan sebagai bagian integral dari Klaster Nasional Penanggulangan Bencana.

 

Kemenkes mengusulkan agar menjadi sumber data terpilah kelompok rentan sebagai Koordinator Klaster Perlindungan dan Pengungsian. Selain itu, Kemenkes juga mendukung integrasi yang lebih kuat di masa depan, seperti integrasi dashboard National Command Center yang ada pada masing-masing instansi.

 

Dukungan integrasi data juga disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kemendagri. Ia menyampaikan bahwa data kependudukan merupakan data paling valid untuk menjadi basis data kebijakan termasuk dalam urusan kebencanaan.

 

Kementerian Agama turut mendukung Kemenko PMK untuk segera memfasilitasi Memorandum of Understanding (MoU) integrasi data kedaruratan yang melibatkan semua pihak terkait.

Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Integrasi Peta Tematik mengapresiasi langkah koordinasi pengintegrasian data. BIG juga merekomendasikan penguatan manajemen data berbasis digital dan spasial melalui pemanfaatan Geoportal sebagai platform yang memungkinkan untuk mengintegrasikan data dimaksud.

Kontributor Foto:
Reporter: