Kabupaten dan Kota Wajib Miliki ULD Bidang Ketenagakerjaan

Tangerang Selatan (8/4) -- Setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28 D ayat (2).

 

Termasuk bagi penyandang disabilitas. Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.

 

Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2017, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 21,9 juta orang dengan sebanyak 11,2 juta termasuk dalam kategori usia angkatan kerja. Jumlah tersebut kemungkinan masih terus bertambah sampai hari ini.

 

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjelaskan, pemenuhan hak bekerja bagi disabilitas memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan lembaga non pemerintah.

 

Hal itu disampaikan Asdep togap dalam Rapat Koordinasi Daerah Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, di Kantor Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten, pada Kamis (8/4).  

 

"Pemerintah mengupayakan pemenuhan hak kerja bagi disabilitas dengan menyelenggarakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Togap menerangkan, sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

 

Selanjutnya, di ayat 2, perusahaan swasta wajib memperkerjaan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di perusahaan

 

"Karena itu, dalam PP No. 60 tahun 2020 ini setiap pemerintah daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Sehingga nanti mereka (penyandang disabilitas) bisa dilayani dan mereka dapat mendapatkan informasi dengan jelas terkait pekerjaan," tuturnya.

 

ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. ULD Ketenagakerjaan memiliki tugas di antaranya yaitu memberikan informas pengembangan karier untuk penyandang disabilitas, menyediakan pelatihan keterampilan, hingga pendampingan kerja bagi penyandang disabilitas.

 

Namun nyatanya, ungkap Togap, masih banyak daerah dan pihak pemberi kerja yang belum memiliki pemahaman akan pentingnya ULD bidang ketenagakerjaan dan terkait hak kerja bagi penyandang disabilitas.

 

"Memang ada beberapa tempat yang masih belum mengetahui peraturan pemerintah tentang ULD ini dan peraturan-peraturan lainnya sehingga mereka relatif belum memahami," ungkapnya.

 

Karena itu, pemerintah akan terus melakukan upaya sosialisasi dan diseminasi pemahaman terkait kewajiban pemerintah daerah untuk memiliki ULD bidang ketenagakerjaan. Upaya tersebut, sebut Togap, akan terus dilakukan hingga seluruh 514 Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia memiliki pemahaman akan pentingnya hak bekerja bagi disabilitas.

 

"Kita bersama-sama kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah harus mensosialisasikan, mendiseminasikan, memberikan pemahaman baik kepada aparat pemerintah bagian kepegawaian di sana dan perusahaan-perusahaan agar bisa menerima penyandang disabilitas dan bekerja di bidangnya masing-masing yang bisa membuat pekerjaan mereka optimal," pungkasnya.

 

Rapat Koordinasi Daerah turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan Kemendagri, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perwakilan organisasi perangkat daerah Tangerang Selatan, dan perwakilan organisasi disabilitas di Tangerang Selatan. 

Kontributor Foto:
Reporter: