KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana menghadiri rapat Steering Commitee (SC) membahas Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Red Top Hotel Jakarta, pada Rabu (21/6/2023)
Kehiata dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli, selaku Co. Chair SC; Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir; Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto, selaku anggota SC yang juga menjabat sebagai Ketua Central Project Management Unit (CPMU); Plh. Direktur Keuangan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Uke selaku Chair SC (mewakili); Kepala Biro Perencanaan Kemendesa PDTT Cece Yusuf, selaku anggota SC (mewakili); dan perwakilan World Bank.
Rapat kali ini merupakan lanjutan rapat antar komponen yang dilakukan pada minggu lalu.
Rapat dimoderasi dan dipandu oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kementerian Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Sekretaris CPMU Chaerul Dwi Sapta.
Rapat ini membahas isu-isu perkembangan P3PD lintas kementerian dan komponen yang akan dituangkan di dalam perubahan explanatory note (EN) dalam rangka mendukung dan menunjang target P3PD. Isu-isu ini akan dituangkan dalam perubahan dokumen untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bank Dunia. Meskipun sempat terhambat karena pandemi, target penyelesaian P3PD harus selesai di tahun 2024.
Chaerul mengingatkan koordinasi integrasi program di komponen 1 dan 2 yang harus diselesaikan di tahun ini, terutama output-output kegiatan, karena komponen 1 dan 2 merupakan inti dari P3PD.
Ada beberapa hal yang diputuskan pada rapat kali ini. Pertama, perlunya usulan kegiatan agar disesuaikan dengan Project Appraisal Development (PAD) dan Project Development Objective (PDO). Kedua, penyesuaian pada kerangka hasil dalam EN harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Dirjen PPR) paling lambat hari Rabu 21 Juni 2023. Ketiga, percepatan pelaksanaan P3PD terkait dengan pelatihan tatap muka para aparatur desa secara masif perlu diperhitungkan percepatan revisi anggarannya.
Adapun rencana pelatihan tatap muka aparatur desa dari tahun 2023-2024 akan dilakukan di 67 ribu desa yang dibagi dalam dua kali tahapan pelatihan. Tahap pertama dengan 8 jenis pelatihan akan dilaksanakan di 33.458 desa pada bulan Juli-Oktober 2023. Jenis pelatihan disepakati akan terdiri dari 4 materi dasar yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan (bumdes), kebijakan pemerintahan desa (antara lain PKK dan posyandu) serta pengelolaan keuangan desa.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyampaikan agar materi pelatihan dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga sasaran dapat tercapai. Ia juga mengingatkan agar P3PD dapat diselaraskan dengan pelaksanaan pemilu serentak 2024, terutama pembatasan keramaian.
Rencana pelaksanaan pelatihan serempak akan dimulai pada tanggal 17 Juli 2023. Sementara pelatihan tahap kedua akan dilaksanakan di 33.542 desa pada bulan Maret-Mei 2024.
Hal lain yang diputuskan dalam SC adalah perlunya penajaman kualitas belanja desa dan ukuran peningkatan partisipasi. Sementara terkait dengan percepatan pelaksanaan P3PD, Sorni memandang perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan sehingga P3PD dapat bergerak lebih ‘lincah’.
Dari SC hari ini, diputuskan agar komponen 3 tetap dipertahankan. Selain itu akan dibuat Sekretariat SC untuk memperkuat peran Kemenko PMK dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli menyampaikan agar kegiatan-kegiatan yang ada di dalam P3PD terfokus pada program-program super prioritas, seperti penanganan kemiskinan esktrem dan penurunan prevalensi stunting.
"Seperti diketahui, Presiden menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem 0% dan angka prevalansi stunting turun menjadi 14% di tahun 2024," ujarnya.
Dengan adanya perluasan kegiatan komponen 3 ini, maka perlu penambahan loan (dari pagu yang sudah tersedia) untuk tahun 2024.
Forum juga menyepakati perlunya penguatan pemerintah daerah melalui sekretariat bersama yang akan dibentuk oleh Central Project Management Unit (CPMU) dengan melibatkan seluruh komponen.
