Kemenko PMK Berikan Layanan Publik Merata Tanpa Diskriminasi

Jakarta (23/9) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan pelayanan publik selalu berupaya menyediakan layanan yang adil untuk seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kemenko PMK Didik Suhardi menjelaskan bahwa Kemenko PMK sebagai instansi pemerintahan  meberikan layanan berlandaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

"Semua perlakuannya sama. Tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK dalam penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan selalu menggunakan pendekatan yang sama dan tanpa ada diskriminasi," ujar Didik saat mewakili Menko PMK dalam Seminar Virtual Internasional: Pengarusutamaan Diskriminasi Sebagai Bentuk Maladministrasi dan Peran Ombudsman RI Sebagai Pengawas Pelayanan Publik, pada Rabu (23/9).

Lebih lanjut, Didik menjelaskan bahwa Kemenko PMK terus mengawal visi dan misi yang dicanangkan Presiden. Dia mengatakan, dari visi dan misi Presiden, ada tiga tugas pembangunan manusia dan kebudayaan yang diamanatkan pada Kemenko PMK, yaitu: peningkatan kualitas manusia Indonesia, pembangunan yang merata dan berkeadilan, dan kemajuan kebudayaan yang mencerminkan kemajuan bangsa.

"Ketiganya adalah tugas Kemenko PMK yaitu  melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) untuk memastikan program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat dapat diakses seluruh penerima manfaat tanpa diskriminasi," ujarnya.

Menurut Didik, semakin berkembang zaman, semakin pula berkembang tantangan yang dihadapi. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan berkeadilan juga harus terus dilakukan.

"Upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan berkeadilan saya kira itu juga sudah dilakukan misalnya kebijakan bantuan sosial, kebijakan kesehatan, bantuan operasional sekolah (BOS) negeri dan swasta. Karena itu beberapa hal termasuk evaluasi layanan publik makin lama makin naik," ujarnya.

Selain itu, tantangan zaman, menurutnya, juga harus dihadapi dengan berbagai perbaikan dalam pelayanan publik. Beberapa hal yang perlu diperbaiki menurutnya adalah perbaikan transparansi dan manajemen SDM. 

"Semakin transparan Insyaallah hal-hal tansaksi di bawah meja akan hilang. Kemudian penerapan e-gov juga sudah diinstruksikan pemerintah sehingga dengan dibuat sistem yang diharapkan akan sangat transparan. Manajemen kinerja diperbaiki pengembsngan sdm peningkatan leadership itu adalah faktor yang perlu dilakukan termasuk reward dan punishment," pungkasnya.

Reporter: