Kemenko PMK Bersama K/L Bahas Peningkatan IPP Domain Pendidikan 

Bogor (27/10) – Pemuda memilki peranan sangat penting di dalam pembangunan suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total penduduk. Bisa dikatakan satu di antara empat orang Indonesia adalah pemuda. Ukuran untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia salah satunya ialah melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). 

Pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia sebesar 52,67. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 51,50. Penilaian IPP ini didasari atas 5 indikator yang masing-masing dikelompokkan dalam lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Salah satu domain dalam indeks pembangunan pemuda adalah domain pendidikan 

Kemenko PMK dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) mengadakan Rakornis Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan IPP Domain Pendidikan. Asisten Deputi Pemberdayaaan Pemuda, Yohan mengatakan bahwa tujuan rakornis adalah Mendapatkan Informasi tentang Perkembangan & Pengembangan IPP Domain Pendidikan, dan Mendiskusikan Strategi Pencapaian Indikator Pendukung IPP Domain Pendidikan tahun 2020-2024.

"Keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi," ujar Yohan dalam Rakornis Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan IPP Domain Pendidikan, yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (27/10).

Yohan mengatakan Tahun 2015 nilai domain pendidikan dalam IPP sebesar 63,33. Sementara pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,00. "Dalam domain pendidikan terdapat 3 indikator yaitu Rata-rata lama sekolah, APK Sekolah Menengah, dan APK Perguruan Tinggi."

Di sesi pemaparan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora, Esa Sukmawijaya mengatakan nilai indeks domain pendidikan tertinggi pada tahun 2019 diraih oleh Provinsi  Yogyakarta, sementara yang terendah dimiliki Provinsi Papua. Esa menerangkan, dalam pembangunan pendidikan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang kurang di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit diakses menjadi faktor yang berpengaruh besar. 

Kemenpora, tambah Esa, dalam mendukung peningkatan IPP di domain pendidikan telah menyiapkan 5 strategi dukungan. Strategi tersebut yakni: Mengidentifikasi pola dan kerangka logis RAN Kepemudaan 2020-2024, Mereplikasi RAN ke RAD yang dilakukan di 34 provinsi dan 514 kota/kab, Mendorong partisipasi organisasi/komunitas pemuda secara tematik, di pusat dan daerah, Piloting project kajian strategi peningkatan kinerja Dimensi Pendidikan di prov/kota/kab tertentu, dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bersama (RAN/RAD) capaian kinerja disertai rekomendasi kebijakan/kegiatan (corrective action). 

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemdikbud, M Syamsuri menyampaikan dari data BPS bahwa angka partisipasi kasar sekolah menengah tahun 2019 di Indonesia sebesar 87,28 persen.Untuk angka partisipasi kasar perguruan tinggi tahun 2019 sebesar 30,28 persen. Menurut syamsuri salah satu kebijakan utama pembangunan pendidikan adalah Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan. Kemdikbud juga telah menyiapkan berbagai kebijakan peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan. 

"3 Hal yang menjadi fokus antara lain Peningkatan Angka Partisipasi PAUD, Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dan Wajib Belajar 12 tahun, serta Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi," ujar Syamsuri. 

Hadir dalam rakornis baik secara daring maupun luring Kemendes PDTT, BPS, Kemenag, Bappenas, Kemenpora, dan Stakeholders terkait lainnya

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: