KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama World Food Programme (WFP) menggelar pertemuan untuk membahas penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Indonesia, Kamis (30/10).
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan nasional yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, didampingi oleh Asisten Deputi Penanganan Bencana, Merry Efriana, serta dihadiri oleh perwakilan WFP Indonesia dan WFP Regional Asia Pasifik.
Dalam arahannya, Deputi Lilik Kurniawan menegaskan bahwa penguatan AMPD merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap sistem peringatan dini dapat ditindaklanjuti dengan aksi cepat dan terkoordinasi.
“AMPD menjadi kerangka yang lebih komprehensif dari sekadar Anticipatory Action. Melalui tata kelola yang terpadu, kita ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak cepat merespons peringatan dini agar masyarakat terlindungi dan risiko bencana dapat ditekan,” ujar Lilik.
Lebih lanjut, Asisten Deputi Penanganan Bencana, Merry Efriana, menjelaskan bahwa AMPD menekankan sinergi lintas sektor mulai dari aspek peringatan dini, analisis risiko, hingga tindakan lapangan yang berbasis data dan rencana kontingensi.
“Kemenko PMK bersama WFP telah menjalankan pilot project di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga wilayah ini menjadi model pembelajaran penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang berbasis adaptif dan kolaboratif,” ungkap Merry.
Selain membahas pelaksanaan program percontohan, pertemuan ini juga meninjau kemajuan penyusunan Peta Jalan Nasional AMPD 2026–2029, yang akan menjadi pedoman strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Peta jalan tersebut mengatur tata kelola aksi responsif berbasis peringatan dini, penguatan koordinasi antaraktor, serta pengembangan dashboard pemantauan terpadu untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
WFP menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Kemenko PMK dalam mendorong integrasi sistem AMPD sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional menghadapi bencana.
“Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem peringatan dini yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong aksi nyata di lapangan. Kami siap mendukung langkah ini untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola AMPD di tingkat nasional dan daerah,” ujar perwakilan WFP.
Pertemuan ini menegaskan arah strategis Kemenko PMK dalam memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor berbasis AMPD sebagai pilar penting dalam manajemen risiko bencana nasional membangun ekosistem tangguh dan adaptif menuju masyarakat “KITATANGGUH”.
