KEMENKO PMK — Mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Y. B. Satya Sananugraha menyampaikan bahwa Aliansi Kota Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI) memiliki peranan penting untuk terus berkomitmen mewujudkan percepatan pembangunan sanitasi yang layak dan aman melalui kolaborasi multi-pihak di daerahnya masing-masing.
Hal tersebut disampaikan oleh Satya Sananugraha saat melantik pengurus AKKOPSI periode 2022-2026 di ICE BSD Tangerang, pada Jum’at (3/3). Pelantikan tersebut menetapkan Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar sebagai Ketua Umum, Walikota Cilegon Helldy Agustian sebagai Sekretaris Umum, dan Walikota Samarinda Andi Harun sebagai Bendahara Umum.
Satya Sananugraha menyatakan bahwa sanitasi layak dan aman adalah kebutuhan dasar dan sangat berpengaruh dalam kualitas kehidupan manusia di setiap etape kehidupan. Mulai sejak 1000 hari pertama kehidupan, usia dini dan anak, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga usia produktif sampai lansia. Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan prioritas nasional dan sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia.
“Isu sanitasi erat kaitannya dengan stunting yang merupakan salah satu prioritas nasional, dimana kita menghadapi tantangan penurunan stunting hingga 14% di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2022, berdasarkan SSGI prevalensi stunting masih berada pada angka 21.6%,” ujar Satya.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kwami, dkk. (2019) serta Saputri dan Tumangger (2019), penyebab stunting terdiri dari banyak faktor yang saling berpengaruh satu sama lain. Salah satu penyebab tidak langsung adalah ketersediaan sanitasi yang tidak layak dan aman. Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan penyakit infeksi, diare, dan cacingan pada Balita yang dapat mengganggu proses pencernaan serta penyerapan nutrisi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut diketahui bahwa Balita yang mendapatkan akses sanitasi yang layak, 1,45-8,51 kali lebih mungkin untuk tidak stunting. Selain itu, anak yang hidup di lingkungan terkontaminasi sanitasi yang buruk memiliki risiko 40% mengalami stunting dan secara signifikan lebih tinggi 43% di pedesaan dan 27% di pinggiran kota dibanding dengan yang tinggal di perkotaan. Kondisi ini diperkuat melalui penelitian 13 provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik berkontribusi positif dalam mengurangi angka stunting pada anak Balita di tahun 2007-2014. Dengan kondisi tersebut, jelas bahwa penyediaan sanitasi yang layak dan aman menjadi sangat penting dalam percepatan penurunan stunting pada Balita di Indonesia.
“Kita masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan percepatan penyediaan akses sanitasi diantaranya sektor sanitasi belum menjadi prioritas Pemda, keterbatasan alokasi anggaran baik APBN dan APBD, kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah untuk perencanaan, konstruksi dan pengelolaan layanan sanitasi, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, hingga masih adanya potensi pencemaran sumber air oleh grey water terutama pada area yang menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat,” jelas Satya.
“Dari gambaran tersebut, kita harus kerja keras dan kerja cerdas agar target RPJMN di 2024, yakni 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% akses sanitasi aman, serta 0% Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka dapat dicapai. Kita harus terus bergandeng tangan bersama pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan sanitasi yang aman bagi semua masyarakat di tahun 2030 melalui komitmen kuat dari semua pihak khususnya Pemerintah Daerah,” imbunya.
Pada akhir sambutannya, Satya juga mengucapkan selamat bekerja dan mengabdi kepada jajaran pengurus baru serta berharap agar dapat melaksanakan program kerja dengan penuh profesionalisme dan dedikasi tinggi, dalam rangka memajukan organisasi, daerah, bangsa dan negara.
Sebagai informasi, AKKOPSI merupakan inisiatif pada saat pelaksanaan City Sanitation Summit ke-4 tahun pada 2009 di Solo. AKKOPSI berperan untuk melaksanakan advokasi kebijakan pada para kepala daerah, advokasi horizontal learning antar kepala daerah serta mediasi kepada pemerintah pusat. Saat ini AKKOPSI memiliki 492 anggota yang terdiri dari Bupati/Walikota, kemitraan dengan kementerian dan mitra pembangunan non pemerintah.
*Lampiran Pengurus AKKOPSI 2023-2026:*
Adapun pengurus AKKOPSI yang dilantik sebagai berikut:
- Ketua Umum: A. Zaki Iskandar (Bupati Tangerang)
- Ketua I: H. Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin)
- Ketua II: Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si (Walikota Pariaman)
- Ketua III: Piter Gusbager (Bupati Keerom)
- Sekretaris Umum: H. Helldy Agustian, SE, SH, MH (Walikota Cilegon)
- Wakil Sekretaris: Rahmad Mas’ud (Walikota Balikpapan)
- Bendahara Umum: Dr. H. Andi Harun (Walikota Samarinda)
- Wakil Bendahara: Dr. H. Andri Warman, S.Sos., M.M (Bupati Agam)
- Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama: H. Arif Sugiyanto (Bupati Kebumen)
- Ketua Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas: dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp. PD (Walikota Magelang)
- Ketua Bidang Peningkatan Mobilitas Pendanaan: Dico M. Ganinduto, B.Sc (Bupati Kendal)
- Ketua Bidang Pembelajaran dan Pengembangan Pengetahuan: H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH (Walikota Mataram)
- Wakil Ketua Bidang Pembelajaran dan Pengembangan Pengetahuan: dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG (Walikota Metro)
- Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sanitasi: H.M Dadang Supriatna, S.IP., M.Si (Bupati Bandung)
- Ketua Bidang Advokasi dan Komunikasi: Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd (Bupati Biak Numfor)
- Wakil Ketua Bidang Advokasid dan Komunikasi: Drs. Qudrotul Ikhwan MM (Bupati Tulang Bawang)
