Kemenko PMK Dorong Percepatan Pengesahan Regulasi Implementasi Perlindungan Anak

Jakarta (4/9) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) guna membahas kebijakan perlindungan anak di Hotel Harris Vertu, Jakarta, secara online maupun offline, Kamis (3/9).

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menyampaikan bahwa siklus pembangunan manusia dan kebudayaan dimulai semenjak anak dari dalam kandungan sampai usia lanjut.

"Akan tetapi, hal yang harus disikapi adalah perlindungan dan pemenuhan hak anak mulai usia 0 sampai 17 tahun," ujarnya seraya membuka agenda rapat.

Femmy menyebutkan, proses perlindungan anak yang paling utama dan pertama dilakukan yaitu setiap anak wajib memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Untuk mewujudkan agar setiap anak memiliki identitas diri, Kemendagri dan Kemendikbud telah melakukan kerjasama melalui sekolah-sekolah di seluruh provinsi.

"Hal ini dimaksudkan agar anak-anak yang belum atau sudah memiliki identitas (akta lahir) dapat terdata dengan baik," tuturnya.

Dalam implementasi di lapangan, Kemenko PMK juga dapat mendorong program yang telah disusun oleh Kemendagri dan Kemendikbud tersebut. Apalagi, koordinasi lintas K/L sangat perlu untuk ditingkatkan sejak tahap perencanaan agar ada kesamaan langkah untuk mencapai target dalam perlindungan anak.

Sementara itu, dalam rangka upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) untuk menjawab prioritas kinerja Presiden. Untuk mencapainya harus ada komitmen dari K/L terkait.

"Pada prinsipnya semua anak harus mendapat perhatian, utamanya anak-anak yang yang berada pada kelompok rentan. Konsep perlindungan anak harus dilakukan dengan pendekatan siklus kehidupan, integratif holistik dan pembangunan inklusif," sebutnya.

Namun demikian, masih banyak tantangan untuk mewujudkannya, karena masih ada ego sektoral, dan belum ada kesamaan persepsi antar K/L terkait. Selain itu belum ada keseragaman data sehingga sulit memadukan satu data dengan data lainnya.

Keterpaduan sistem pendataan perlu dilakukan agar daerah sebagai sumber data lebih fokus dalam input data. Untuk itu perlu pemahaman bersama, penguatan koordinasi, peran masyarakat, dan penguatan data dan informasi.

Maping untuk mensinergikan data dari masing-masing K/L yang sangat beragam perlu dilakukan, dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas data yang dibutuhkan.

Selama masa pandemi, koordinasi perlindungan anak perlu ditingkatkan sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat terlayani dengan baik dan sesuai harapan.

"Kita berharap kebijakan perlindungan anak merupakan salah satu isu startegis Bidang PMK yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Peran Kemenko PMK dalam meningkatkan sistem perlindungan terhadap anak perlu sesegera mungkin merealisasikan percepatan pengesahan regulasi dalam mendukung implementasi perlindungan anak," pungkas Femmy.

Rapat tersebut turut dihadiri Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, BPS, Bappenas, Kemensos, KPAI, KPPPA, Kemenedikbud, Kemenag, dan Kemenkes.

Kontributor Foto:
Reporter: