Kemenko PMK Fokus Penguatan Pendampingan Pembangunan

Jakarta, (11/9) -- Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo HGS memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Perpres Penguatan Pendampingan Pembangunan, yang diselenggarakan melalui video conference.

Deputi Dody dalam pembukaan rapat menerangkan, rapat koordinasi ditujukan untuk menyiapkan kerangka Rancangan Perpres Penguatan Pendampingan Pembangunan merupakan salah satu amanat RPJMN 2020-2024. "Perpres nantinya diharapkan sebagai payung hukum mengingat pendamping dan penyuluh berada pada beberapa Kementerian/Lembaga”, tutur Dody pada Jumat (11/9).

Terkait pembangunan desa, Dody menjelaskan, hingga tahun ini terdata akumulasi dana desa sejak tahun 2015 sebanyak Rp. 328,19 triliun. Sementara, pendamping desa tercatat hanya 35.589 orang untuk menjangkau 74.953 desa atau rasio rata-rata 1:4, rata-rata 1 (satu) orang pendamping melingkupi wilayah kerja hingga 4 (empat) desa.

"Jumlah ini tentunya sangat kurang dengan memperhatikan luas wilayah dan kondisi geografis. Disisi lain jika dijumlah pendamping dan penyuluh yang ada di desa mencapai kurang lebih sebanyak 246.537 orang dari 11 kementerian/lembaga. Diharapkan adanya sinergi pendamping dan penyuluh mampu mengatasi permasalahan tersebut” jelas Dody.

Sebagai bahan pembahasan Rakor, beberapa narasumber memberikan masukan dan
pandangannya. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS, Vivi Yulaswati, menyampaikan sudah mengidentifikasi kompetensi dan kualifikasi pendamping mengacu pada beberapa contoh negara lain. Terkait Rancangan Substansi Perpres SP3 (Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan) meliputi beberapa aspek, yaitu: aspek ketentuan umum, aspek urgensi dan arah kebijakan, aspek pilar penguatan pendamping pembangunan, aspek komponen pendukung SP3, aspek tatakelola, dan aspek pendanaan.

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Kemenpan RB, Teguh Widjinarko menyampaikan bahwa dalam pengusulan jabatan fungsional, perlu dipetakan kebutuhan strategis dari jabatan, mulai dari tupoksi, kebutuhan kuantitas, komposisi PNS/P3K, target dan sasaran nasional yang didukung.

“Kami menyambut baik jika akan dilakukan pengusulan untuk menggabungkan/mengharmonisasikan jabatan fungsional penyuluh tersebut namun perlu dilakukan diskusi dengan instansi pembinanya, karena setiap jabatan fungsional memiliki instansi pembina” jelas Teguh.

Selain itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, Yuli Harsono menyampaikan gambaran umum pendamping dan penyuluh di Indonesia memiliki ragam penyebutan dan fungsi, hak kewajiban, serta proses rekrutmen yang berbeda-beda. Apabila peran dari masing-masing pendamping dan penyuluh dapat disinergikan maka sasaran RPJMN akan lebih optimal sehingga sangat diperlukan Rancangan Perpres tentang Pendamping Pembangunan guna mensinergikan pendamping dan penyuluh di setiap Kementerian/Lembaga.

“Dalam hal melakukan perubahan nomenklatur penyuluh, akan dibutuhkan waktu yang panjang untuk mengharmonisasikannya. Untuk itu diusulkan agar yang diatur yaitu pendamping pembangunan termasuk didalamnya pendamping dan penyuluh dengan berbagai nomenklaturnya. Sebaiknya sebagai instansi pemrakarsa adalah Bappenas”, tutur Yuli.

Menanggapi Yuli Harsono, Dody mengatakan, penyusunan regulasi ini sangat diperlukan, dengan memuat beberapa hal dalam Rancangan Perpres yaitu pemberdayaan pendamping dan penyuluh ASN/non ASN, peningkatan sarpras penyuluh dan pendamping, jaminan dan hak penyuluh pendamping, pengorganisasian pendamping penyuluh, tingkatan jabatan fungsional pendamping dan penyuluh.

“Telah disepakati Bappenas sebagai instansi pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Penguatan Pendampingan Pembangunan”, tutup Dody.

Rakor yang dimoderatori oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum, dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT; Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kemensos; Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KLHK; Perwakilan Kementerian/Lembaga dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kemendagri, Kementan, Kemenkop UKM, Kemenpora, KKP, BKKBN, LAN, BNSP, serta TNP2K. 

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: