Kemenko PMK Gelar Rakornis Penanganan Bencana Banjir dan Longsor

Jakarta (14/1) -- Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Doddy Usodo HGS memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) penanganan banjir bandang dan longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat serta di Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten pada hari Selasa (14/1) di Ruang Taskin, Gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Doddy menyampaikan, tujuan rakornis untuk menindaklanjuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan pada 7 Januari 2020 terkait penanggulangan banjir pada tiga wilayah yakni DKI Jakarta, Kabupaten Bogor dan Banten. 

Rakornis, kata Doddy, juga bertujuan untuk memantau penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta menindaklanjuti arahan Presiden kepada Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Ada beberapa hal-hal yang diarahkan Bapak Presiden kepada Bapak Menko PMK pada saat di Istana 9 Januari 2020. Beliau sudah memerintahkan saya untuk menindaklanjuti penanganan banjir sehingga diselenggarakan rakornis pada hari ini," ujar Doddy dalam pembukaan rapat.

Turut hadir dalam rakornis Deputi V Sekretariat Kabinet Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Yuli Harsono, Sestama BNPB Harmensyah, Perwakilan Pemda Bogor, Perwakilan Pemda Lebak, Perwakilan Kementerian ATR/BPN, Perwakulan Kemenkes, Perwakilan KemenPUPR, Perwakilan Kementan, Perwakilan KemenLHK, Perwakilan KemenESDM, Perwakilan BMKG, Perwakilan BPPT, serta perwakilan TNI dan Polri.

Satu persatu perwakilan Kementerian/Lembaga memaparkan program penanggulangan banjir dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan banjir. Selain itu Perwakilan Pemda juga menyampaikan beberapa hal yang masih perlu bantuan dan berlum terselesaikan di daerahnya.

Usai pemaparan, Deputi Doddy menyampaikan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk Kementerian ATR/BPN Doddy merekomendasikan untuk melakukan pendataan hak tanah dan hak guna usaha (HGU) di wilayah terdampak khususnya di Bogor dan Lebak. Dan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah setempat.

Kemudian untuk BNPB, Doddy meminta BNPB melakukan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat dalam melaksanakan relokasi hunian tetap khususnya masyarakat yang memang bermukim di daerah rawan. 

Untuk Kementerian PUPR, Doddy meminta perwakilan untuk mempercepat perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terdampak. Kalau perlu tambahan personil, kata Doddy juga bisa berkoordinasi dengan  tenaga dari Zeni mabes TNI.

Untuk Kementan, Doddy meminta agar  kementan bisa memberikan saran jenis tanaman yang cocok untuk mengantisipasi longsor dan revegetasi seperti vetiver (akar wangi) atau tanaman lainnya.

Untuk Kemensos, Doddy meminta agar jaminan hidup di hunian tunggu tolong diberlakukan. Kemudian santunan untuk korban meninggal Doddy meminta untuk segera disalurkan. Untuk Kemenkes, Doddy meminta agar penyaluran obat-obatan di tempat pengungsian perlu dicek.

Untuk Kemendikbud, Doddy meminta agar segera melakukan normalisasi proses belajar mengajar khususnya di daerah yang fasilitas pendidikan rusak parah seperti di Lebak. Untuk Kementerian ESDM, Doddy meminta agar bisa memberikan masukan sifat-sifat kemiringan tanah di daerah terdampak, di daerah rawan maupun di sekitar sungai.

Hasil Rakornis hari ini akan disimpan dan akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang akan segera diselenggarakan. Doddy berharap, seluruh kebijakan yang hari ini direkomendasikan segera dilaksanakan dan matang saat disampaikan kepada Presiden.

"Ini menjadi perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menko juga diminta aksi yang akan dilakukan seperti apa. Dan ini akan kita sampaikan ke Presiden," tutup Doddy.

Kontributor Foto: