KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Persiapan Sosialisasi Modul Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) untuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jawa Barat dalam payung proyek Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I) secara daring pada Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini berfokus pada mitigasi bencana non-alam melalui peningkatan kapasitas deteksi dan respons masyarakat dalam menghadapi ancaman penyakit zoonosis. Upaya ini dititikberatkan pada pelibatan aktif Forum PRB Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi potensi penyebaran penyakit infeksi baru yang menular antara hewan dan manusia, seperti rabies, antraks, dan leptospirosis.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menjelaskan bahwa penguatan peran relawan akar rumput ini nantinya akan dikonsolidasikan melalui pendataan digital. Para relawan yang telah memahami bahaya zoonosis akan dimasukkan ke dalam sebuah platform informasi terintegrasi.
"Ke depannya, hasil peningkatan kapasitas relawan dari Forum PRB ini diharapkan bisa terintegrasi dengan sistem informasi yang ada, sehingga mereka dapat terus memperluas cakupan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing," ungkap Asdep Andre.
Menyambut program tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk berkolaborasi dan memfasilitasi kelancaran program di daerah. Teten juga menyoroti pentingnya pelibatan instansi lintas sektor agar tidak hanya bertumpu pada BPBD, melainkan turut menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan/DKPP, hingga jaringan Tim Penggerak PKK dan Posyandu di daerah.
Pelaksanaan program CARE-I di Jawa Barat ini direncanakan akan menyasar sejumlah wilayah prioritas, di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Garut, dan Kabupaten Bogor. Fokus penentuan lokasi ini berkaca pada rekam jejak kejadian zoonosis di Jawa Barat sebelumnya, seperti penyebaran bakteri leptospirosis di Kabupaten Bandung, kemunculan antraks di wilayah peternakan, serta kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat masuk melalui Tasikmalaya.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jawa Barat, Bambang Imanudin menekankan perlunya kejelasan sasaran serta ketersediaan modul turunan operasional agar penanganan di lapangan tidak berjalan secara sporadis. Merespons hal itu, Kemenko PMK memastikan bahwa penyusunan modul SBM sedang dirampungkan dan ditargetkan siap untuk didiseminasikan di Jawa Barat selambat-lambatnya pada pertengahan November 2026.
Melalui persiapan dan penyediaan modul dari proyek CARE-I ini, Kemenko PMK berharap tata kelola mitigasi risiko bencana non-alam dapat berjalan secara sinergis antara instansi kesehatan, kebencanaan, dan komunitas relawan, sehingga ketangguhan kesehatan masyarakat Indonesia semakin siap menghadapi ancaman wabah di masa depan.
