Kemenko PMK Kawal Aksi HAM di 7 Kementerian Dan Lembaga

KEMENKO PMK -- Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2021-2025 telah mengamanatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjabarkan dan melaksanakan RAN-HAM melalui aksi HAM setiap tahun. Capaian pelaksanaan Aksi HAM tersebut wajib dilaporkan secara berkala kepada Sekretariat Panitia Nasional RAN-HAM melalui sistem pemantauan Kantor Staf Presiden.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan aksi HAM kementerian dan lembaga lingkup koordinasi Kemenko PMK, maka dilakukan rapat monitoring RAN-HAM B04 Tahun 2022 Kementerian/Lembaga lingkup Koordinasi Kemenko PMK, pada Rabu (27/4).
 
Kepala Biro Perencanaan Kemenko PMK Iwan Eka Setiawan menjelaskan bahwa terdapat empat fokus aksi HAM tahun 2022, yakni Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. 

Kemudian, terdapat tujuh Kementerian dan Lembaga yang dikooordinasikan Kemenko PMK dalam aksi HAM, yakni Kemendes PDTT, Kemenag, KemenPPPA, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbudristek, dan BNPB.

"Kemenko PMK merupakan penanggung jawab dari pelaksanaan aksi HAM di tujuh kementerian lembaga. Karena itu rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka mendapatkan laporan RAN-HAM B04 Tahun 2022, dari masing-masing kementerian dan lembaga," ujar Iwan Eka.

Rapat dihadiri oleh Direktur Kerjasama HAM Kemenkumham Hajerati sebagai narasumber dan dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari tujuh kementerian dan lembaga.

Hajerati memaparkan berbagai macam aksi HAM yang telah dilakukan oleh  masing-masing kementerian dan lembaga. Namun, masih ada beberapa aspek yang belum dilengkapi. Misalnya saja dari 4 aksi HAM, hanya beberapa saja atau tidak sepenuhnya dilakukan.

Masing-masing perwakilan kementerian dan lembaga memberikan laporan terkait yang akan dilakukan lebih lanjut dalam hal penyempurnaan aksi HAM yang akan dilaksanakan.

Menanggapi laporan-laporan tersebut, Kepala Biro Perencanaan Iwan Eka meminta agar masing-masing kementerian dan lembaga bisa melengkapi aksi HAM yang dilakukan.

Iwan menyampaikan bahwa tujuh kementerian dan lembaga di bawah kemenko PMK sudah memahami dan menyiapkan RAN-HAM B04. 

Dia berharap, laporan dan monitoring untuk tahun 2022 bisa lebih baik lagi dari tahun 2021.

"Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur kita untuk tahun 2022 menyelesaikan laporan ini menjadi indikator dan capaian yang akan kita sepakati," pungkas Iwan. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: