Kemenko PMK Kawal Percepatan Pembangunan Kabupaten Kep. Mentawai

Jakarta (15/9) -- Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Dody Usodo HGS memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara virtual. Dody menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah tertinggal yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. 

"Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup berat dan wilayah yang luas, sejak tahun 1999, desa-desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mengalami pemekaran sehingga menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat" ujar Dody dalam pembukaan rapat koordinasi pada Rabu (9/9) lalu.

Lebih lanjut, Dody menyampaikan, pada tahun 2018, Bupati Kepulauan Mentawai telah mengusulkan pemekaran desa namun tidak berhasil karena tidak memenuhi kriteria jumlah penduduk sebagai salah persyaratan pembentukan desa secara reguler. 

"Kita perlu carikan solusi agar Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki nilai kekhususan dan strategis ini dapat dipercepat pembangunannya,” lanjut Dody

Menurut Dody, pemekaran Desa pada Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu di dukung. Tidak hanya soal penyerapan dana desa semata, namun peningkatan aksesibilitas dan efektifitas pelayanan publik serta kebutuhan dasar harus segera diatasi.

"Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki nilai strategis nasional dan kekhususan yang perlu menjadi pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan, antara lain: Kawasan Strategis Pariwisata; Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T); Memiliki 3 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), Kawasan Kelautan dan Perikanan Nasional; Kawasan Konservasi Selat Bunga Laut; Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT); Kawasan Konservasi Nasional; Kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi pantai serta berada pada Zona Merah (Kategori tinggi)," jelas Dody.

Kementerian/Lembaga menyepakati untuk mendukung pembangunan Kab. Kep. Mentawai.  Sesuai dengan arahan Presiden dilakukan secara cepat dengan cara yang tidak biasa (non-reguler). 

Terkait dengan hal ini diungkapkan bahwa terdapat aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. UU No. 6 Tahun 2014  pasal 13 menyatakan bahwa pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. 

Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa khususnya pada pasal 8 berisikan tentang prakarsa pembentukan desa yang dapat diajukan oleh Pemerintah Pusat. 

“Kedua aturan hukum tersebut dapat dijadikan landasan untuk solusi menyelesaian penataan desa Kab. Kep. Mentawai yang sejak tahun 2016 mengalami kebuntuan. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa PDTT dapat memprakarsai pembentukan/pemekaran desa baru setelah konsolidasi dengan Kemendagri dan konsultasi dengan Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK," tutup Dody.

Rapat ini dihadiri oleh Deputi Bidang Kominfo dan Aparatur Kemenko Polhukam beserta jajarannya, Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK, Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Kemendesa PPDT, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Perwakilan Bappenas dan Kemendagri. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: