Kemenko PMK Koordinasikan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana

Jakarta (17/06) - Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Kemenko PMK, 17 Juni 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh Deputi Hukum dan Perundang-undangan Setneg, Sestama BNPB, Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Staf Ahli Menteri Kemenkumham dan Kemenpan RB, serta perwakilan dari Kemenkeu, Kemensos dan Kemenkes.

Pengantar rakor, Deputi I Kemenko PMK, Dody Usodo Hargo, menjelaskan, bahwa Pimpinan DPR RI menyampaikan RUU Penanggulangan Bencana kepada Presiden RI tanggal 20 Mei 2020. Sesuai UU no 15 tahun 2019, harus dijawab oleh Pemerintah paling lambat 60 hari setelah surat diterima. RUU Penanggulangan Bencana disiapkan untuk menyempurnakan dan menggantikan  UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diiharapkan melalui RUU PB dapat memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif, efisien dan responsif

Pemerintah melalui surat Mensesneg menugaskan Kemenko PMK untuk mengkordinasikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU dimaksud diantaranya bersama Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPANRB, Kemenkes, Kemenkumham dengan melibatkan Kemensetneg, BNPB. Pembahasan RUU PB ini merupakan lanjutan pembahasan pada tahun 2019. Pengajuan RUU PB atas inisiatif DPR RI periode 2019-2024 sebagian besar telah mengakomodasi DIM RUU PB yang telah diajukan pemerintah kepada DPR RI periode 2014-2019.

Hasil kesepakatan peserta rapat yang perlu ditindaklanjuti antara lain, Kementerian dan Lembaga akan menelaah RUU Penanggulangan Bencana dan memberikan DIM kepada Kemenko PMK. Selanjutnya, Kemenko PMK akan mengadakan rapat teknis penyusunan DIM bersama K/L yang ditargetkan selesai awal Juli.

Kontributor Foto:
Reporter: