KEMENKO PMK -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sorni Paskah Daeli mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Eselon I dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait membahas Sumber Pendanaan serta Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Sulteng. Kegiatan dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (22/6/2023).
Hadir dalam rapat ini Deputi 2 Setwapres Suprayoga Hadi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Dikbudristek, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
Deputi 2 Setwapres Suprayoga Hadi berharap pendanaan RR Sulteng menjadi prioritas utama dan dapat teralokasi di RAPBD dan RKP tahun 2024. Ditambahkannya, Wapres Ma’aruf Amin direncanakan akan berkunjung langsung ke Kota Palu pada akhir Juli ini untuk melakukan rapat koordinasi terkait penuntasan Inpres Nomor 8 Tahun 2022.
Hingga bulan Mei 2023 ini, capaian pelaksanaan RR tercatat sudah terlaksana Rp 5,8 trilyun dan kini tersisa Rp 3,3 trilyun. Kalak BPBD Provinsi Sulteng Akris menyampaikan, untuk kebutuhan RR, pemerintah provinsi masih membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Oleh karenanya ia mengusulkan DAU sebesar 1,5 triliun dan DAK sebesar 394 milyar.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah menyatakan BNPB siap memberikan dukungan pendanaan hibah RR sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
Senada dengan Jarwansyah, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Edy Suharmanto menyampaikan, alokasi anggaran DAK pada Kemendagri sudah tidak ada sejak 2017, namun Kemendagri sudah mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan RR dan siap untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan hal-hal yang terdapat dalam inpres.
Terkait sektor infrastruktur, Perwakilan Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR menyampaikan, RR dibiayai oleh loan CSRP yang mana kegiatannya masih berlangsung hingga saat ini. RR kantor Bupati Sigi sedang disiapkan dokumen perencanaannya dan pada bulan Agustus akan dimulai pekerjaannya. Sementara pembangunan huntap di Talise dan Petobo ditargetkan akan selesai di bulan Desember 2023 dan Maret 2024.
Untuk sektor kesehatan, Perwakilan Setditjen Yankes Kemenkes menyampaikan komitmen Kemenkes terkait RR Sulteng. Diketahui, Kemenkes sudah menganggarkan DAK sejak 2019-2022 untuk hal-hal yang bersifat emergency. Di tahun ini, DAK Kemenkes digunakan untuk membangun sarpras dan faskes seperti puskesmas, rumah sakit dan labkesmas. Sementara untuk DAK tahun depan, masih akan dilakukan pembahasan dengan Kementerian PPN/Bappenas.
Kakanwil BPN Sulteng Kementerian ATR/BPN Doni Junarto Widiantono memaparkan progres relokasi huntap ada 6 lokasi, 5 bekas HGB dan 1 dari warga. Kementerian ATR/BPN akan mengupayakan pembangunan huntap bisa berjalan dengan baik.
Sementara perwakilan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan kegiatan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah pada RKP K/L 2023 yang tertaging sebesar Rp 355 milyar. Ia meminta Agar K/L mentaging anggaran RKP untuk mendukung major project agar dapat dimonitoring.
Menjawab pembahasan mengenai DAK dan DAU, perwakilan Drektorat DTK Kemenkeu menyampaikan akan melihat pagu yang ada untuk pendanaan DAK dan akan disesuaikan dengan dana yang ada.
Mengingat proses finalisasi anggaran 2024 tengah berlangsung, Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kemenko PMK Nelwan Harahap mengusulkan perlunya dibuat satu forum konsultasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar beban tugas K/L diakomodir dalam APBN 2024.
Menutup rapat, Plt. Deputi 2 Sorni Paskah meminta bantuan Kemenkeu dan Bappenas untuk dapat memastikan sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang dibahas. Ia meminta kerjasama pemerintah daerah untuk menyelesaikan proposal usulan kepada Kementerian/Lembaga sesegra mungkin maksimal satu bulan setelah rakor ini.
