Kemenko PMK Menerima Audiensi Pemerintah Kota Mojokerto Guna Bahas Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dalam hal ini diwakilkan oleh Sesmenko PMK, Andie Megantara, pagi ini (Selasa, 10/5) menerima audiensi dengan pemerintah kota Mojokerto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Audiensi ini bertujuan untuk membahas percepatan penurunan kemiskinan esktrem dan stunting di Mojokerto. Berdasarkan data P3KE, Kota Mojokerto berada pada urutan ke-25 se Jawa Timur berdasarkan tingkat kemiskinan ekstrem, dengan nilai sebesar 1,10%. Serta, berdasarkan Kementerian Kesehatan (2022), prevalensi stunting sebesar 27,40%. Penurunan kemiskinan ekstrem ini dilakukan dengan berbagai upaya program strategis yang telah dilakukan di Mojokerto, diantaranya ; Intervensi Lintas Sektor Penanganan P3KE 44 Program, 68 Relawan Pendamping Sosial, Pemberian Bantuan Sosial:  7.591 KPM penerima BPNT dari APBN, Pembangunan IPAL RP 7.872.000.000, dan pembangunan bedah rumah dan bedah warung senilai RP. 3.276.000.000.

Berdasarkan data P3KE Mojokerto, Total keseluruhan keluarga desil 1 di Kota Mojokerto sebanyak 2.100 Keluarga. Desil 1 merupakan sasaran dari upaya penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi miskin ekstrem dan miskin (rentan miskin ekstrem). Pada keluarga desil 1 juga didapati keluarga berisiko stunting. Terdapat 40% keluarga desil 1 pada setiap kecamatan berisiko stunting. Hal ini berarti bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan, maka dari itu menyelesaikan kemiskinan ekstrem juga akan mengurangi stunting.

Menanggapi hal tersebut, Sesmenko PMK, Andie Megantara menjelaskan bahwa merujuk pada sasaran kemiskinan ekstrem yaitu pada keluarga desil 1, sebesar 40% keluarga desil 1 pada setiap kecamatan di Kota. Mojokerto berisiko stunting. Hal ini berarti bahwa penanganan kemiskinan ekstrem juga dapat menangani stunting secara bersamaan. Oleh karena itu, Sesmenko Andie menyarankan untuk menggunakan data P3KE yang telah berada di Pemerintah provinsi/kab/kota untuk sasaran intervensi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Data P3KE bersifat dinamis, saya minta pemerintah daerah untuk juga melakukan verifikasi dan validasi. Selanjutnya, data sudah verval dapat dikirimkan ke Kemenko PMK” Ujar Andie.

Selanjutnya, Andie Megantara berharap agar bisa dioptimalkan dan dipastikan alokasi APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBdes untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di Mojokerto. 

“Mohon agar pemerintah daerah memberikan bansos APBD dan afirmasi pemberdayaan kepada masyarakat miskin ekstrem. Kemudian untuk upaya penanganan stunting, yakni dengan kebutuhan antopometri dan USG akan disediakan pemerintah pusat” Tambah Andie.

Hadir dalam audiensi tersebut, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari dan Jajaran pemerintah Kota Mojokerto, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ade Rustama, dan Asisten Deputi Penanganan Kemiskinann, Eni Rukawiani.

Kontributor Foto:
Reporter: