Kemenko PMK Minta BPJS Kembangkan Digitalisasi Layanan Kesehatan

KEMENKO PMK - Guna memastikan akses layanan peserta BPJS tetap terpenuhi, khususnya selama masa pandemi covid-19, Kemenko PMK meminta BPJS untuk memaksimalkan digitalisasi layanan kesehatan.

Digitalisasi layanan kesehatan tersebut meliputi antrian pendaftaran online, layanan kontak tidak langsung melalui mobile JKN, display informasi ketersediaan tempat tidur, display informasi jadwal tindakan/operasi, simplifikasi Administrasi Pelayanan Hemodialisa, Thalasemia Mayor dan Hemofilia di rumah sakit.

Kemudian Pelayanan Administrasi BPJS Kesehatan Melalui Whatsapp (Pandawa) dan Program Relaksasi Iuran JKN, diantaranya melalui program Gadai Peduli dari Pegadaian, Program Crowdfunding dari para donatur/filantropi

“Perluasan digitalisasi layanan Kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk peningkatan mutu layanan Faskes dan meningkatkan sinergi lintas sektoral,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto di sela peresmian Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Sidoarjo, Kamis (18/08).

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta ini juga dilakukan guna mendukung upaya perluasan peserta JKN. Adapun jumlah kepesertaan JKN per 31 Juli 2022 sebanyak 242.639.038 peserta.

Program JKN yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, oleh karena itu Pemerintah berkomitmen untuk “Melanjutkan Program JKN” dan sesuai RPJMN 2020-2024.

“Pada tahun 2024, minimal 98% penduduk Indonesia harus menjadi peserta JKN, dimana penduduk yang masuk kategori miskin dan tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK),” ungkap Agus.

Sementara itu Menurut data dari Kepesertaan JKN KIS, total peserta JKN KIS di Sidoarjo sudah mencapai 98,61 persen dari jumlah penduduk Sidoarjo yang mencapai 2,5 juta jiwa.

“Saya sangat mengapresiasi, Ini terbesar secara nasional. Karena jarang secara nasional satu kabupaten menjadi peserta BPJS Kesehatan hampir mencapai 100 persen. Bahkan, target nasional 98 persen baru Tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Dengan diresmikannya kantor baru BPJS Sidoarjo, diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal dilakukan.

“Dengan jumlah peserta yang banyak ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan merata ke seluruh masyarakat,” tutupnya.

Hadir dalam peresmian tersebut, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur I Made Puja Yasa,  Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo Yessy Novita dan sejumlah perguruan tinggi negeri anggota DIKTI Jawa Timur.

Kontributor Foto:
Reporter: