KEMENKO PMK -- Plh. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Monalisa Herawati Rumayar menegaskan bahwa percepatan pengurangan risiko banjir dan tanah longsor di Kawasan Hulu Darah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung memerlukan intervensi yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi sekaligus penyerahan secara simbolis dan sosialisasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK (Kepmenko PMK) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kawasan Hulu Sungai Ciliwung, yang berlangsung di Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (23/6/2026).
Monalisa menjelaskan, Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2026 menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana melalui pengelolaan kawasan hulu yang lebih terpadu.
"Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2026 menegaskan pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang mencakup penguatan kawasan lindung, perlindungan sumber air, kawasan resapan, serta pengelolaan daerah rawan bencana," ujar Monalisa.
Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
"Upaya pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi atau satu sektor, melainkan membutuhkan komitmen dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penguatan sumber daya manusia hingga di tingkat tapak dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat," tambahnya.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun, Setda Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam forum dibahas langkah-langkah implementasi Kepmenko PMK, di antaranya penguatan perlindungan kawasan hulu, rehabilitasi lahan, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengendalian alih fungsi lahan, penguatan kawasan resapan air, serta sinkronisasi program lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana di DAS Ciliwung.
Forum juga menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. BPBD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya pelibatan TNI dan Polri dalam mendukung efektivitas penataan kawasan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong percepatan implementasi melalui sinkronisasi dengan rencana pengelolaan wilayah sungai, penguatan rehabilitasi kawasan hulu, perencanaan pembangunan yang responsif terhadap risiko bencana, serta penerapan kebijakan Satu Peta Satu Data (One Map Policy) sebagai acuan bersama dalam penyusunan data dan peta pengelolaan DAS Ciliwung.
Selain itu, forum menegaskan pentingnya menyeimbangkan pemanfaatan ruang dengan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan daya dukung lingkungan, mengurangi risiko bencana, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Menutup rapat, Monalisa berharap implementasi Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2026 dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun kawasan hulu Sungai Ciliwung yang lebih tangguh terhadap bencana.
"Tantangan kita besar, tetapi dengan kolaborasi lintas sektor, komitmen daerah, dan kerja teknis yang konsisten, kita dapat melindungi masyarakat di wilayah tengah dan hilir dari risiko banjir dan longsor yang semakin meningkat," pungkasnya.
