Kemenko PMK Siapkan Harmonisasi Permenko

KEMENKO PMK - Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK kembali mematangkan Peraturan Menko PMK (Permenko) tentang standar pelayanan publik.

Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan Harmonisasi Permenko pada 22 Juli 2022 mendatang bersama Sekretaris Kabinet (Setkab) dan Kelompok Kerja (Pokja) Kemenkumham.

Sesuai dengan ketentuan dari Perpres No. 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, setiap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga harus melalui proses harmonisasi oleh Menkumham sebelum di laporkan ke presiden untuk mendapatkan persetujuan. 

“Nanti pada saat harmonisasi, akan ditentukan apakah ini perlu di serahkan ke presiden untuk menunggu persetujuan atau tidak, karena sebenarnya ini hanya aturan internal,” ujar Kepala Biro Hukum Persidangan Organisasi dan Komunikasi (Karo Hupok) Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli saat memimpin Rapat Finalisasi Rancangan Permenko tentang Standar Pelayanan Publik di Kemenko PMK, Rabu (14/7).

Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindaklanjut hasil dari pembahasan standar pelayanan publik Kemenko PMK pada Selasa (5/7) lalu.

“Kita ingin membangun kesepakatan bersama antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan dalam hal ini Kemenko PMK sehingga kinerja pelayanan kita lebih optimal lagi kedepannya," jelas Karo Hupok. 

Lanjutnya, setelah adanya Peraturan Menko PMK, kemudian keempat jenis pelayanan publik yang telah ditetapkan akan dituangkan kedalam Keputusan Menko PMK, mengatur jenis-jenis layanan yang telah ditetapkan. 

Keempat layanan yang dimaksud ialah layanan pengaduan pelayanan publik, penyediaan data & informasi publik, konsultasi dan audiensi, dan layanan rakor penanganan dan pendampingan penyelesaian isu bidang PMK.

"Setelah ada Permenko ini baru kemudian keempat jenis standar pelayanan publik itu dibuat Kepmenko yang mana didalamnya mengatur jenis-jenis layanan yang telah ditetapkan," katanya.

Adapun standar pelayanan publik dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012.

“Permen Pan-RB ini berisi Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan,” ujarnya.

Rencana Permenko yang telah disusun selanjutnya akan di berikan ke Pokja Harmonisasi Kemenkumham untuk dikaji lebih dulu.

“Kalau ada perubahan nanti akan ditampung dan melakukan rapat kembali. Tapi kalau hanya pertanyaan tentang penjelasan yang masih bisa dijawab akan kami jawab melalui email,” tutup Sorni.

Kontributor Foto:
Reporter: