Kemenko PMK Tindak Lanjut  Pemberhentian Proses Seleksi CPNS M. Baihaqi dan Pemberhentian CPNS Alde Maulana. 

Jakarta (16/6) -- Setiap orang tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta, sampai instansi pemerintah. Seperti yang diatur dalam pasal 11 UU No.8 Tahun 2016  tentang Penyandang Disabilitas.

Namun, kasus yang mempersulit langkah penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan impian kembali terulang. Seperti kasus yang menimpa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) M. Baihaqi dan Alde Maulana yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh instansi karena memiliki masalah kesehatan.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK melakukan rapat tindak lanjut dengan beberapa instansi. 

Asisten Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Ade Rustama menyampaikan, rapat tindak lanjut dilakukan untuk menyuarakan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas terhadap pekerjaan sebagaimana dijamin UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta menindaklanjuti upaya pengaduan penyandang disabilitas berkenaan dengan akses penyandang disabilitas terhadap ketersediaan lapangan kerja di lingkungan pemerintahan.

"Selain itu, rapat dilakukan untuk membangun persamaan presepsi tentang disabilitas agar tidak terjadi kasus yang berulang," ujar Ade saat memimpin rapat bersama kementerian dan lembaga terkait pada Selasa (16/6).

Ade Rustama mengatakan, rapat tindak lanjut ini merupakan wujud seluruh kementerian dan lembaga yang hadir telah memiliki spirit yang sama untuk berpihak kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan afirmasi. 

Ade berpandangan, kasus-kasus pembatalan status PNS disabilitas membutuhkan solusi dan jalan tengah. Mengingat, Baihaqi dan Alde memenuhi syarat komptensi yang ada.

"Identifikasi ragam disabilitas dalam syarat seleksi sebenarnya berguna untuk memahami bentuk aksesibilitas dan akomodasi yan layak. Sehingga menyeleksi berdasarkan ragam disabilitasnya sudah tidak akan relevan lagi," ucapnya.

Untuk regulasi terkait penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS, menurut Ade, perlu ada definisi yang tegas mengenai sehat jasmani dan rohani yang akan dibantu oleh Kemenkes. "Dan dapat dijadikan dasar regulasi untuk proses seleksi CPNS selanjutnya," tukasnya.

Untuk tindaklanjut, Ade akan mengadakan pertemuan rapat lanjutan berikutnya dengan partisipan lebih lengkap yang berkaitan dengan kasus ini.

"Pada pertemuan berikutnya mungkin bisa di inisiasi oleh Kantor Staf Presiden untuk mengundang partisipan secara lengkap  (BPK, BKD provinsi Jawa Tengah, Kemenkes/Ahli Medik) agar bisa memunculkan solusi jalan tengah," pungkasnya.

Seperti diketahui, M. Baihaqi dan Alde Maulana yang diberhentikan secara tidak hormat dari statusnya sebagai CPNS oleh instansi karena memiliki masalah kesehatan.

Muhammad Baihaqi adalah seorang disabilitas low vision yang mendaftar sebagai CPNS Provinsi Jawa Tengah pada formasi khusus penyandang disabilitas jabatan ahli guru matematika SMAN 1 Randublatung. Baihaqi dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam penerimaan CPNS Pemprov Jawa Tengah karena disabilitas netra. Padahal sebelumnya, Baihaqi telah lolos seleksi administrasi serta memperoleh nilai tertinggi dan peringkat 1 Formasi Khusus Penyandang Disabilitas pada tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaluinya pada 23 Februari 2020.  

Adapun Alde Maulana mengikuti seleksi CPNS Badan Pemeriksa Keuangan untuk formasi disabilitas. Dia mengisi formasi jabatan pemeriksa ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum. Pada 24 Januari 2019, Alde Maulana dinyatakan lulus dari serangkaian seleksi sampai tahap akhir.

Alde sudah mengikuti diklat dasar, lalu dilanjutkan dengan diklat fungsional Pemeriksa Ahli Pertama. Berdasarkan hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh RSPAD Gatot Subroto yang menerangkan bahwa CPNS Alde Maulana belum memenuhi persyaratan kesehatan. Setelah itu, tim dari BPK meminta Alde untuk memeriksakan kesehatan ke RSPAD Gatot Soebroto.

Berdasarkan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto dinyatakan bahwa Alde memiliki catatan kesehatan dan harus mendapatkan pengobatan. BPK telah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menyampaikan penjelasan ke LBH Padang, tanggal 16 April 2020 atas surat permintaan penjelasan dari LBH Padang tertanggal 13 Maret 2020, tentang pemberhentian dengan hormat CPNS atas nama Alde Maulana. (*)

Editor :
Reporter: