Klaster Nasional Penanggulangan Bencana Untuk Perkuat Penanganan Pandemi Covid-19

KEMENKO PMK – Pandemi COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan kasus yang luar biasa dalam satu bulan terakhir. Pemerintah merespon tegas kondisi tersebut dengan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. 

 

Meskipun demikian, kondisi yang semakin mengkhawatirkan juga terjadi diluar wilayah pemberlakuak PPKM Darurat. Hal ini membuat banyak pihak harus kembali meningkatkan kewaspadaan, pengetatan protokol kesehatan serta  mendorong gotong royong seluas-luasnya menghadapi Pandemi COVID-19.

 

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Didik Suhardi menjelaskan, pandemi merupakan masalah bersama yang perlu upaya kolaborasi nyata sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden. 

 

"Oleh karena itu, aktivasi klaster nasional penanggulangan bencana (Klasnas PB) sangat mendesak untuk dilakukan”, tutur Plt. Deputi 2 Didik Suhardi saat membuka rapat koordinasi secara daring pada Jumat (16/07).

 

Lebih lanjut, Plt. Deputi 2 juga menyampaikan bahwa fokus koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK saat ini adalah pada penanganan krisis kesehatan serta dampak pandemi Covid 19 sebagai salah satu jenis bencana. 

 

"Melalui aktivasi Klasnas PB ini, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha akan mendapatkan dasar dan acuan untuk bergerak bersama-sama," tuturnya.

 

Dalam rapat koordinasi, Klasnas PB yang terlibat antara lain Klaster Pengungsian dan Perlindungan, Klaster Logistik, Klaster Kesehatan, Klaster Pendidikan dan Klaster Pemulihan Dini.

 

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edy Suharmanto, menyampaikan bahwa telah dilakukan pembentukan kembali posko darurat penanganan Covid di tingkat Desa dan Kelurahan. Fungsi posko tersebut adalah mengoptimalkan protokol kesehatan melalui berbagai pembinaan dan pencegahan.

 

Klaster Kesehatan yang diwakili oleh Pusat Krisis Kesehatan sebagai Ketua dan Pusat Dokter dan Kesehatan Polri sebagai Wakil Ketua. Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pusat Krisis Kemenkes, Kemenkes berfokus pada pencepatan vaksinasi, antisipasi kelangkaan obat dan alat kesehatan, penyiapan fasilitas kesehatan serta mengaktivasi subklaster surveillans. 

 

Klaster Pengungsian dan Perlindungan (Klaster PP) diwakili oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos dan Asisten Operasi Polri. Kemensos  telah membuka dapur umum di Jakarta, Bandung, Surakarta, Klaten, Bali, dan Surabaya untuk mendukung aktivitas petugas penanganan Covid 19 seperti tenaga kesehatan, petugas pemulasaraan dan relawan serta memberikan dukungan bagi masyarakat yang isolasi mandiri. Tidak hanya itu, Kemensos akan mengaktivasi Klaster PP pada tanggal 19 Juli 2021 mendatang. 

 

Klaster Pendidikan yang diwakiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama menyampaikan bahwa siap mendukung penyiapan sarana prasarana isoman terpusat melalui penggunaan sarana Asrama Haji di setiap Provinsi dan LPMP untuk isoman terpusat dengan total 15 LPMP, 595 kamar, dan 2445 tempat tidur. Klaster Pendidikan juga melaporkan sekitar 96% sekolah terlah memiliki ketersediaan fasilitas kesehatan, sanitasi dan kebersihan untuk protokol kesehatan. 

 

Klaster Logistik diwakili oleh Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB serta Wakil Asisten Operasi Panglima TNI. Klaster logistik memaparkan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi membahas Rancangan Peraturan BNPB tentang Klaster Logistik. Secara umum, peraturan tersebut akan memberikan pengoptimalan distribusi logistik darurat melalui penguatan wewenang pihak terkait. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: