Komitmen Pemerintah Untuk Wujudkan Indonesia Inklusi

Jakarta (19/10) -- Keadilan sosial merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan sila ke-5 Pancasila. Termasuk untuk kelompok rentan yakni penyandang disabilitas dan lansia, mereka juga rakyat Indonesia yang harus mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupannya.

Pemerintah berkomitmen mewujudkan inklusivitas (kesetaraaan) bagi penyandang disabilitas dan lansia. Berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah agar penyandang disabilitas bisa menjalani kehidupan layaknya orang normal, serta bagi lansia bisa mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya.

Berbagai peraturan telah dibuat pemerintah untuk penyandang disabilitas dan lansia, 
diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; UU 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Togap Simangunsong mengatakan bahwa sampai saat ini mayoritas masyarakat masih memandang sebelah mata penyandang disabilitas dan lansia. 

Menurut Togap, pemahaman dan cara pandang masyarakat perlu diubah. Karena itu, pemerintah mulai merancang kebijakan yang pas agar penyandang disabilitas dan lansia bisa memiliki kehidupan yang sama dengan orang normal.

Hal tersebut disampaikan Togap saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas Dan Lansia, yang diikuti oleh kementerian, lembaga terkait dan perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), di Jakarta, pada Senin (19/10).

"Sebagai pemerintah, kita tentu menyiapkan treatment kebijakan untuk kegiatan dan program yang harus menyesuaikan bagaimana kebutuhan mereka (penyandang disabilitas dan lansia). Agar mereka bisa produktif. Bahkan bisa lebih produktif dari orang normal. Kalau memang pas treatmentnya," ujar Togap.

Togap menjelaskan, pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan terkait berbagai kebijakan yang ada untuk penyandang disabilitas dan lansia. Sejauh ini, menurut dia, kebijakan yang telah dilakukan pemerintah telah  cukup baik. Tentunya, kebijakan juga perlu menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan zaman.

"Kita bersyukur sekarang sudah banyak perubahan yang terjadi. Misalnya di jakarta sudah ada jalur kuning di jalan untuk penyandang tunanetra, toilet untuk tunadaksa dan ramp. Kita sudah on the track sebenarnya. Tapi tentu kita akan menyesuaikan dan meningkatkan sesuai dengan kondiai sekarang," jelasnya.

Dalam rapat koordinasi dipaparkan berbagai rekomendasi kebijakan, program-program yanh dilakukan oleh kementerian dan lembaga, serta permasalahan seputar penyandang disabilitas.

Permasalahan yang masih dihadapi yaitu terkait data, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia salam berbagai aspek kebidupan,  sinkronisasi antara kebijakan di pusat dan di daerah. Selain itu, berbagai peraturan terkait penyandang disabilitas dan lansia juga telah dikeluarkan di tahun ini. 

Di antaranya PP 13/2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP 39/2020 tentang Aksesibilitas Disabilitas dalam Proses Peradilan, dan PP 42/2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan Bencana bagi Disabilitas.

"Harapannya ke depan semangat ini bisa mewujudkan Indonesia yang inklusi dengan melibatkan semua pihak," pungkas Togap. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: