Koordinasi Perkuat Penanganan Konflik Sosial di Bengkulu

Bengkulu (16/10) – Pemerintah melakukan upaya penguatan terhadap penanganan konflik sosial di daerah termasuk yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Diantaranya ialah dengan meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan konflik sosial di daerah, khususnya dalam penyelesaian konflik faktual yang ada.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (P2WPB) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo HGS menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi diantara pelaksana penanganan konflik sosial.

“Koordinasi dan sinergi tersebut dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas daerah dalam deteksi dini hingga menanggulangi ancaman segregasi sosial dan gangguan keamanan di daerah,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Hotel Mercure, Bengkulu, Jumat (16/10).

Pada rapat tersebut, hadir perwakilan Kemensos,  pejabat forkompimda antara lain Kasrem Garuda Emas /041 Bengkulu, Kabag Ops Polda Bengkulu, serta perwakilan Rektor Perguruan Tinggi se-Provinsi Bengkulu.

Selain Dody, sejumlah narasumber diantaranya Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Direktur Perlindungan Sosial Kemensos, Kepala Bakesbangpol Provinsi Bengkulu, dan Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Bengkulu turut mengemukakan pandangan terutama menyoroti peningkatan potensi konflik sosial yang dipicu musim pemilihan kepala daerh dan isu selama pandemi Covid-19.

Direktur PSKBS Kemensos mengungkapkan bahwa untuk mendukung upaya pencegahan konflik sosial telah dianggarkan bantuan keserasian sosial tahun 2020 bagi 7 forum KS di 7 kab/kota di Provinsi Bengkulu yang nilainya Rp150 juta per-desa dan bantuan kearifan lokal senilai Rp50 juta bagi 5 sanggar/paguyuban seni di 5 kab/kota di Provinsi Bengkulu.

“Hal tersebut perlu direspon dengan baik dan terukur sesuai dengan pendekatan  penanganan konflik sosial yang semakin humanis,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu mengklaim telah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan pemasangan media edukasi. Ia menyebut Kesbangpol Provinsi Bengkulu juga sedang mengoptimalkan penanganan konflik sosial di Provinsi Bengkulu seperti sengketa lahan, konflik nelayan dan penolakan PLTU. Di samping isu lain mengenai pemetaan potensi konflik sosial yang juga dibahas secara komprehensif.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Kemensos melaporkan bahwa pemerintah melalui Kemensos telah menyalurkan bantuan Keserasian Sosial serta Kearifan Lokal. Bantuan Keserasian Sosial diberikan kepada 336 desa/kelurahan seluruh IndonesiaI dengan total Rp1,05 M. Sedangkan Bantuan Kearifan Lokal telah diberikan kepada 200 sanggar dengan tujuan untuk meningkatkan harmoni masyarakat melalui pendekatan lokal.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, jajaran pemda melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) yang telah dibentuk sampai tingkat kabupaten/kota diharapkan menjadi ujung tombak koordinasi penanganan konflik sosial yang optimal terlebih pada tahun 2020 difokuskan pada potensi konflik menghadapi pilkada serentak dan dampak pandemi Covid 19.

Kemenko PMK sebagai Ketua Tim Pengarah Timdu PKS Nasional mendorong Timdu PKS daerah melakukan integrasi P3AKS dalam Timdu PKS, sinergi K/L mewujudkan Program Desa Damai, pemanfaatan dana desa untuk Penanganan Konflik Sosial, serta sinergitas pencegahan penyebaran paham radikal terorisme.

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: