Lantik Pejabat Fungsional, Menko PMK Harapkan Birokrasi Semakin Lincah

Jakarta (22/12) -- Pemerintah mencanangkan sistem birokrasi baru, di mana telah dilakukan perampingan birokrasi dengan memangkas eselonisasi di tubuh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perampingan birokrasi memangkas jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional (jabfung). 

Penyederhanaan birokrasi ini memiliki arti penting bagi reformasi birokrasi di pemerintahan, termasuk di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Menko PMK Muhadjir Effendy, pada Selasa (22/12) melantik 152 orang pejabat fungsional di Kemenko PMK yang beralih status dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV. Pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari 60 orang Jabfung Madya atau Koordinator, dan 92 orang Jabfung Muda.

Selain melantik pejabat fungsional, Menko PMK juga melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Perempuan, Anak, dan Pemuda yang diisi oleh Femmy Eka Kartika Putri.

Muhadjir menjelaskan, proses pelantikan ini merupakan rangkaian dari reformasi birokrasi dalam bentuk perampingan birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

"Proses ini telah kita lakukan dalam tiga kali pelantikan sejak terbitnya Permenko PMK No.4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kemenko PMK," ujar Menko PMK saat memberikan amanat dalam proses pelantikan yang dilaksanakan secara luring di Ruang Heritage Kemenko PMK, dan daring via video conference.

Muhadjir menegaskan, perampingan birokrasi perlu dilakukan agar Kemenko PMK bisa lebih efisien dalam melaksanakan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta melakukan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

"Perampingan birokrasi perlu dilakukan agar Kemenko PMK semakin ramping, trengginas, lincah, energik, tidak mengalami obesitas yang kemudian tidak bisa lincah. Jadi organisasinya kita harapkan kecil tapi trengginas," tandasnya. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: