KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa pembangunan Masjid Salamad Indonesia di Vietnam bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari diplomasi government to government (G to G) dan people to people (P to P) yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan masjid secara daring, pada Rabu (17/9/2025).
“Kita tidak hanya membangun masjid secara fisik, tapi merupakan bagian dari diplomasi G to G secara utuh dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks hubungan sosial people to people,” kata Warsito.
Warsito menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dan mengajak agar lebih proaktif menyukseskan pembangunan yang kini sudah mencapai lebih dari 85% sejak peletakan batu pertama pada 27 Juni 2024. Ia menekankan bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari penyelesaian bangunan, melainkan juga dari laporan administrasi yang transparan. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) selaku koordinator filantropi diminta mengonsolidasikan laporan progres dari mitra seperti Lazismu dan BAZNAS untuk disampaikan kepada donatur maupun jamaah.
Lebih lanjut, Warsito mendorong penyusunan roadmap terpadu pasca peresmian masjid yang melibatkan Kemenlu, KBRI, KJRI, Kemenag, dan mitra filantropi. Roadmap tersebut tidak hanya memperkuat diplomasi G to G dan P to P, tetapi juga membuka peluang diplomasi industri halal.
“Semuanya nanti teman-teman Kemlu, KBRI, KJRI diharapkan berperan dalam penyusunan roadmap tersebut, termasuk Kemenag dan teman-teman filantropi sangat dibutuhkan kiprah dan kontribusi lanjutannya,” tegasnya.
Warsito juga mengingatkan pentingnya kepastian skenario peresmian masjid yang ditargetkan dapat digelar pada Oktober atau November 2025. Hal ini sejalan dengan harapan HFI agar persiapan peresmian segera dimatangkan sambil menunggu pembangunan rampung 100%.
Dukungan turut disampaikan Kementerian Agama yang siap membantu pengelolaan Masjid Salamad melalui penyediaan kaligrafi, pelatihan takmir, dan program imarah masjid. Program ini sejalan dengan kebijakan Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA) yang tengah digalakkan Kemenag.
Menutup rapat, Warsito menekankan pentingnya kesatuan identitas dalam menyukseskan pembangunan Masjid Salamad Indonesia di Vietnam. Ia mengingatkan bahwa meskipun proyek ini melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, perwakilan diplomatik, hingga lembaga filantropi, semuanya harus bersatu dalam satu suara yang merepresentasikan Indonesia.
“Bahwa identitas kita adalah satu dalam hal ini adalah Indonesia. Kita tahu ini semua berasal dari gotong royong dukungan berbagai pihak, filantropi, BAZNAS, Lazismu, Kemenag, Kemlu, KBRI, KJRI, semuanya berperan sesuai tupoksinya, namun kita adalah satu,” ungkapnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia, Direktur Utama Daarut Tauhid Peduli, Humanitarian Division Head Rumah Zakat, Manajer Humanitarian Diplomacy and Advocacy Human Initiative, serta Kepala Bagian Kemitraan Dakwah Dompet Dhuafa.
Sedangkan dari unsur pemerintah hadir Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Hanoi, Acting Konjen RI Ho Chi Minh City, Asdep Bina Keagamaan Kemenko PMK, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, serta para diplomat madya dari Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri.
