KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan, tidak hanya di hilir tetapi juga sejak tahap hulu.
“Kita tidak hanya mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan di hilir, tapi kita harus semaksimal mungkin untuk masuk ke hulu,” ujar Menko PMK saat memberikan sambutan dalam Penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kemenko PMK, pada Selasa (7/5/2025).
Menurut Menko PMK, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada orkestrasi kebijakan di tingkat perencanaan dan penganggaran. Penguatan proses koordinasi dan sinkronisasi di hulu akan menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, tidak sebatas menyelesaikan masalah dalam jangka pendek namun juga memastikan adanya terobosan penyelesaian menyeluruh dan berkelanjutan. Karena itu, Kemenko PMK tengah mengembangkan Precision Policy Dashboard sebagai alat bantu perumusan kebijakan yang lebih presisi dan terintegrasi dengan pendekatan data.
Menko PMK mengingatkan akan banyaknya tema pembangunan manusia kebudayaan yang harus dikawal dan telah tertuang dalam perjanjian kinerja kepada seluruh pegawai Kemenko PMK. Ia menekankan dokumen perjanjian kinerja tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Dokumen itu harus menjadi pegangan nyata bagi seluruh pegawai dalam bekerja, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana. Untuk itu, dibutuhkan kerja kolektif yang dilandasi oleh sinergi horizontal antarunit kerja serta sinergi vertikal antarjenjang kepemimpinan.
“Penugasan itu bisa ke segala arah. Ke bawah namanya arahan, ke samping namanya koordinasi, ke atas namanya saran atau memo, dan dalam memo saya selalu terbuka untuk menerima segala saran dan masukkan dari Bapak dan Ibu,” jelas Menko PMK.
Keharusan Inovasi, Tekankan Pentingnya Cakap dan Bijak dalam Ber-AI
Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa inovasi menjadi keharusan dalam menunjang pelaksanaan tugas fungsi, terlebih di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk meningkatkan produktivitas, pemanfaatan teknologi seperti sistem e-government, kerja paperless, dan komunikasi cerdas berbasis digital harus terus didorong. Salah satu elemen penting dari transformasi digital ini adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI).
Namun demikian, Menko PMK mengingatkan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa pertimbangan yang matang. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama untuk bersikap cerdas dan bijak dalam memanfaatkan AI, agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan dan risiko negatifnya bisa diminimalisir.
“Silakan menjadi AI user, tapi harus user yang smart dan wise. Cakap dan bijak ber-AI,” tegasnya.
Untuk mendorong pemahaman yang bertanggung jawab, Kemenko PMK telah membentuk PMK CaBAI —singkatan dari Cakap dan Bijak Ber-AI— sebagai forum internal peningkatan literasi dan etika penggunaan AI.
“Manusia tanpa AI akan kalah dengan manusia yang menggunakan AI. Tapi jangan sampai AI menjadi pelaku otonom. Oleh karena itu, kita harus bijak,” imbuhnya.
Menko PMK menegaskan Kemenko PMK mengambil bagian dalam mengawal penggunaan AI terutama dari sisi etik. Seluruh upaya tersebut, menurutnya, bertujuan untuk menjaga dan memperkuat institusi-institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan keagamaan yang kini menghadapi tantangan besar akibat disrupsi digital. Ia menekankan bahwa teknologi harus digunakan secara cerdas tanpa merusak fondasi sosial yang telah lama menjadi kekuatan bangsa.
“Inovasi harus terus dilakukan, tapi institusi-institusi yang menjadi kekuatan bangsa ini juga harus kita jaga dengan baik,” pungkas Menko PMK.
Selain pengawalan bijak AI, terdapat beberapa program unggulan (flagship) Kemenko PMK yaitu percepatan penurunan stunting melalui intervensi komprehensif dari hulu ke hilir, transformasi pesantren melalui program Smart Pesantren, serta pengurangan risiko bencana banjir di wilayah Jabodetabek yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilaksanakan bersama oleh Menko PMK dan para pejabat Eselon I dan II, serta disaksikan oleh staf khusus, serta seluruh pegawai Kemenko PMK baik secara langsung maupun daring.
