Termasuk Galakkan Gerakan Anti Kawin Lari di Lombok
KEMENKO PMK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi inisiasi Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang turut menginternalisasikan nilai-nilai Revolusi Mental melalui Aksi Nyata berdasarkan inovasi dan terobosan yang baru saja diluncurkan.
Implementasi Aksi Nyata tersebut dinilai sangat selaras dengan kondisi dan tantangan pembangunan SDM Indonesia berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing global, sebagaimana cita-cita Generasi Indonesia Emas 2045.
“Indonesia emas tinggal 23 tahun, kita tau apa yang dilakukan Bupati Lombok Barat dan seluruh masyarakat itu artinya akan menyiapkan generasi produktif 2045 itu,” ungkapnya saat memberi sambutan pada acara Gala Dinner Bersama Bupati Lombok Barat sekaligus meresmikan peluncuran program Inovasi dan Pelayanan Publik Gerakan Indonesia Melayani, di Hotel , Lombok, Kamis (8/9).
Adapun program Inovasi dan Pelayanan Publik Gerakan Indonesia Melayani yang diinisiasi Kabupaten Lombok Barat dan diresmikan Menko PMK tersebut, di antaranya Program Akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (Selaras), sebagai model praktik baik untuk mencapai angka harapan lama sekolah.
Kemudian Program Pencegahan Pernikahan Dini, Gerakan Anti Mararik Kodek (GAMAK), yang diharapkan mampu menurunkan angka perkawinan anak.
Diketahui, merariq atau mararik adalah tradisi "kawin lari" suku Sasak di Lombok. Tradisi ini memperbolehkan laki-laki membawa lari perempuan untuk dinikahi. Tradisi mararik menjadi masalah karena sering disalahgunakan untuk pernikahan di bawah umur.
Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Basional (Susenas) tahun 2020-2021, pada tahun 2021, terdapat 22 provinsi dengan prevalensi kasus perkawinan anak di atas rata-rata nasional 9,23%. Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di posisi tertinggi ke-2 (dua) nasional, yaitu 16,59%.
Terakhir, Program Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga (Sipeka Busiska).
“Angka perkawinan anak cukup tinggi di NTB. Kalau kita ingin keluar dari masalah ini kita harus mengubah sikap dan tindakan nyata. Dan ini memerlukan daya ungkit yang berat,” tutur Menko PMK.
Menko PMK menambahkan, selain dari pemerintah pusat, intervensi daerah juga sangat diperlukan dalam menangani permasalahan di masyarakat.
“Semoga daerah lain bisa mengikuti jejak Lombok. Kalau semua sudah inisiatif seperti ini maka insyaAllah target Indonesia Emas 2045 akan tercapai,” tutupnya.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Walikota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Rektor UIN Mataram Prof. TGH Masnun Tahir, Asdep Koordinasi Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas, Kemenko Polhukam Brigjen TNI M. Sujono, Sekretaris Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam Brigjen Polisi Hadi Gunawan, Asdep Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, KemenPANRB M. Yusuf, dan para tamu undangan.
