BRAFOPMK - Sejak pertama kali diluncurkan, Program Merdeka Belajar sukses mengakselerasi kualitas pendidikan di Tanah Air. Melalui program tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berhasil memperkuat beragam aspek pendidikan. Mulai dari kurikulum, penguatan siswa dan tenaga pengajar (SDM), hingga bantuan-bantuan pendidikan.
Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dialkukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa.
Menteri Dikbudristek, Nadiem Makarim mengatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan (agent of change). Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat.
Ada tiga indikator keberhasilan program Merdeka Belajar yang digagas kementeriannya. Yakni partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan anak didik.
"Ketiga indikator tersebut bisa tercapai antara lain dengan perbaikan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Infrastruktur kelas di masa depan harus lebih baik dari hari ini. Kemudian platform pendidikan nasional berbasis teknologi juga harus digalakkan," ujar Nadiem belum lama ini.
Selama pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah terdampak pandemi. Dari realisasi anggaran di tahun 2020 misalnya, serapannya sebesar Rp79,6 triliun atau 91,5 persen dari anggaran. Ini membuktikan begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan.
Dikutp dari laman Kemedikbudristek, terdapat Belanja Barang sebesar Rp33,11 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Kuota Internet yang ditambahkan dan Bantuan Subsidi Upah untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-PNS. Juga penanganan Covid-19 pada Rumah Sakit Pendidikan (RSP) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Selain itu, ada juga Bantuan Operasional PTN dan Badan Layanan Umum (BLU) yang termasuk beasiswa dan peningkatan kapasitas guru. Belanja Modal Rp5,52 triliun tersbut merupakan seluruh belanja yang menghasilkan aset, peralatan, mesin, gedung, dan bangunan termasuk yang di perguruan tinggi. Sementara Belanja Bantuan Sosial (Bansos) untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah, dan Beasiswa Bidikmisi (kemdikbud.go.id).
Nadiem memaparkan bahwa pihaknya juga meluncurkan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai tindak lanjut perbaikan Kurikulum 2013. Terlebih di tengah situasi pandemi selama 3 tahun terakhir. Nadiem mengungkapkan kurikulum Merdeka Belajar bagian lanjutan dari pengembangan dan penerapan kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespons pandemi Covid-19. Namun, ia menyatakan tidak merombak kurikulum 2013.
"Jadi kita mengikuti filsafat kemerdekaan, kemerdekaan belajar dan kita beri sekolah tiga opsi sesuai dengan kesiapan masing-masing," jelas Nadiem.
Dengan kurikulum baru ini, dia mengatakan, struktur kurikulum akan lebih fleksibel dan jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu tahun. Fokusnya pun pada materi yang esensial sehingga capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun.
Kurikulum ini kata Nadiem juga memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru juga akan digunakan supaya guru bisa mengembangkan praktik mengajar secara mandiri.
Menurutnya, dengan Kurikulum Merdeka, tidak ada lagi program peminatan di SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Sedangkan guru bisa mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik.
Bagi sekolah, di berikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Pembelajaran pun melalui kegiatan proyek sehingga memberikn kesempatan luas kepada peserta didik mengeksplorasi secara aktif isu-isu aktual seperti lingkungan hingga kesehatan.
"Berarti dia tidak terkotak-kotak pada IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA sebagian IPS dan itu sudah dilakukan di banyak program-program kurikulum internasional dan di negara-negara maju," ungkap Nadiem. (*)