KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Monalisa Herawati Rumayar menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan optimal.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Ruang di Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar pada Selasa (7/10/2025).
"Kita perlu memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Koordinasi yang solid adalah kunci untuk mempercepat pemulihan dan memastikan keberlanjutan pembangunan pascabencana," ujar Monalisa.
Dalam laporan perkembangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang telah mencapai 97,02 persen. Sementara itu, pembangunan fasilitas umum dan sosial oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai 88,3 persen. Seluruh pengerjaan fisik ditargetkan rampung pada November 2025.
Meski demikian, rapat juga mencatat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait penyelesaian sengketa klaim lahan di sebagian wilayah sempadan pantai. Untuk mengantisipasi potensi genangan akibat debit air sungai dan pasang laut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Utara bersama BPBKP KemenPKP diminta mempercepat pembangunan sistem drainase di kawasan terdampak.
Sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor, BPBD Kabupaten Sitaro akan segera memperbarui data dukung pada kartu kendali rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Salah satu instrumen penting yang digunakan dalam proses percepatan ini adalah kartu kendali, bagian dari program RESPON, inovasi Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemenko PMK yang berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi terintegrasi terhadap progres kegiatan di lapangan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor dalam mewujudkan pemulihan pascabencana yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Relokasi Huntap Pascabencana Erupsi Gunung Ruang pada November 2025, yang difokuskan pada persiapan serah terima hunian tetap kepada masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BPBKP Sulawesi Utara, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Utara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan BPBD Kabupaten Sitaro.
