KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, perempuan berdaya, dan masyarakat yang sejahtera.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Perempuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Novotel Tangerang City, Kota Tangerang, Kamis malam (23/10).
Dalam paparannya bertajuk “Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga sebagai Basis Pemajuan Hak Perempuan”, Deputi yang akrab disapa Lisa tersebut menyampaikan bahwa pembangunan manusia berkualitas hanya dapat dicapai apabila keluarga ditempatkan sebagai pusat kebijakan pembangunan, bukan sekadar sebagai objek. Keluarga, menurutnya, berperan penting dalam pembentukan karakter, ketahanan sosial, serta penanaman nilai-nilai kesetaraan gender. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga perlu dijadikan landasan utama dalam upaya pemajuan hak perempuan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Keluarga adalah unit terkecil masyarakat sekaligus ruang pertama pembentukan karakter, nilai, dan kesetaraan. Ketahanan keluarga yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, perempuan berdaya, dan masyarakat yang sejahtera,” ujar Deputi Lisa.
Lebih lanjut, Deputi Lisa mengungkapkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari setiap empat pasangan menikah, satu di antaranya berakhir dengan perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih perlu diperkuat. Selain itu, tren penurunan angka pernikahan juga menjadi isu yang harus direspons dengan memperkuat nilai-nilai keluarga, termasuk kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di ranah domestik maupun publik.
Pada tahun 2025, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 71,1 juta kepala keluarga, dengan lebih dari 11 juta di antaranya dipimpin oleh perempuan. Deputi Lisa menyoroti bahwa perempuan kini semakin berperan sebagai motor penggerak ekonomi keluarga, namun masih menghadapi ketimpangan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Meski demikian, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan peningkatan nasional dari 56,07 pada tahun 2022 menjadi 62,4 pada tahun 2024, meskipun dimensi kemandirian keluarga masih memerlukan penguatan.
“Perempuan menghabiskan rata-rata sembilan jam per hari untuk pekerjaan domestik — hampir dua kali lipat waktu laki-laki. Namun partisipasi perempuan di pasar kerja masih jauh tertinggal, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya sekitar 54–55%, sedangkan laki-laki mencapai lebih dari 83%,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan kesetaraan harus dimulai dari rumah, karena anak-anak belajar tentang pembagian peran dari perilaku orang tua.
“Ketika anak melihat ayah dan ibu saling berbagi tugas domestik maupun ekonomi, mereka belajar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara,” imbuhnya.
Deputi Lisa juga menjelaskan bahwa pendekatan berbasis keluarga perlu diarusutamakan dalam seluruh kebijakan pembangunan manusia. Penguatan ketahanan keluarga akan diwujudkan melalui empat fokus kebijakan utama, yaitu kebijakan ekonomi keluarga berbasis kesetaraan gender, kebijakan pendidikan dan literasi keluarga, kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial, serta kebijakan budaya dan sosial yang memperkuat nilai-nilai keluarga.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keluarga yang tangguh, inklusif, dan setara.
“Ketahanan keluarga yang inklusif dan setara tidak bisa dibangun oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi nyata antara pemerintah, dunia usaha, media, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan keluarga itu sendiri,” tegasnya.
Melalui penguatan ketahanan dan kualitas keluarga, Indonesia diharapkan dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), memperkuat Indeks Modal Manusia (IMM), serta mempersiapkan Generasi Beta yang cerdas, adaptif, dan berkarakter. Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mengarusutamakan pendekatan berbasis keluarga dalam kebijakan pembangunan manusia, guna mewujudkan keluarga Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Acara tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas, Ibnu Chaldun, serta dihadiri oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta Pemerintah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.
