Kemenko PMK Gelar Rapat Tim Koordinasi Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, percepatan pemulihan pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, sinergi dan koordinasi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam Rapat Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pada Selasa, (30/12/2025).
"Pemulihan pascabencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan," ujarnya.
Rapat tersebut bertujuan menyinergikan langkah lintas kementerian/lembaga dalam percepatan pemenuhan lima sektor rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yakni sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lintas sektor.
Menko PMK juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor permukiman, khususnya terkait kepastian lokasi aman dan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara).
"Masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang aman. Karena itu, penentuan lokasi dan penyediaan lahan harus segera dituntaskan agar pembangunan huntap dan huntara bisa dipercepat," tegasnya.
Dalam rapat tersebut disepakati lima fokus utama percepatan pemulihan, yaitu: pemulihan permukiman, infrastruktur, fasilitas dan kegiatan sosial, fasilitas dan kegiatan ekonomi, serta pemulihan lintas sektor.
Pemulihan infrastruktur mencakup perbaikan jalan dan jembatan, layanan air bersih, serta kelistrikan. Sementara sektor sosial difokuskan pada pemulihan fasilitas keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, serta sektor ekonomi diarahkan pada pemulihan aktivitas produksi dan peningkatan daya beli masyarakat.
Menutup arahannya, Menko PMK menegaskan bahwa seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengedepankan prinsip build back better, safer, and sustainable.
"Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi memastikan masyarakat bangkit dengan kondisi yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan," pungkasnya.
