KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan mitra penyelenggara UN Women dan UN Global Pulse Asia Pacific menggelar kegiatan Validation Workshop - Penyusunan Roadmap KITA TANGGUH, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan berbagai program pengurangan risiko bencana dari berbagai kementerian dan lembaga agar menjadi satu kesatuan upaya yang lebih terkoordinasi dan berdampak nyata bagi ketangguhan masyarakat.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menegaskan bahwa kementerian dan lembaga pada dasarnya sudah memiliki program terkait kebencanaan yang sangat bagus, tetapi tantangan utamanya saat ini adalah memperkuat orkestrasi dan sinkronisasi lintas sektor.
“Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana koordinasinya, sinkronisasi, dan bagaimana kita memperkuat keseluruhan termasuk terkait interoperabilitas data dan informasi yang lebih baik,” ujar Andre.
Lebih lanjut, Andre menyoroti pentingnya penguatan literasi dan budaya tangguh bencana di tengah masyarakat. Ia mencontohkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai platform informasi kebencanaan yang mumpuni, seperti aplikasi InaRISK dari BNPB dan MAGMA dari Kementerian ESDM yang memantau aktivitas gunung berapi secara real-time. Namun, tingkat pemanfaatan dan kesadaran masyarakat terhadap aplikasi-aplikasi tersebut masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Roadmap KITA TANGGUH diharapkan mampu mengonsolidasikan informasi-informasi tersebut agar mudah dipahami dan diakses oleh publik, sehingga masyarakat lebih siap siaga menghadapi ancaman seperti sesar aktif maupun dampak aktivitas vulkanik.
Dalam perumusan kerjanya, Peta Jalan KITA TANGGUH ini dirancang untuk diimplementasikan selama tiga tahun, yakni dari tahun 2027 hingga 2029. Perwakilan mitra UN Women dan UN Global Pulse Asia Pacific menjelaskan bahwa tahun 2027 akan difokuskan untuk mengonsolidasikan fondasi mekanisme dan berbagi peran lintas kementerian, tahun 2028 untuk pengujian pendekatan secara iteratif, dan pencapaiannya akan dilembagakan atau diinstitusionalisasikan pada tahun 2029. Kolaborasi berbasis pentahelix yang melibatkan masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil juga ditekankan guna memastikan respons kebencanaan lebih inklusif, sensitif terhadap potensi konflik sosial, dan responsif gender.
Kehadiran Roadmap KITA TANGGUH ini ditekankan bukan untuk membentuk program baru, melainkan untuk mengoptimalkan program kelembagaan yang sudah ada dengan menjahit informasi dan program di fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Melalui perumusan peta jalan ini, Kemenko PMK berharap integrasi data, perencanaan, dan kesinambungan pembiayaan antarpemangku kepentingan dapat terwujud, sehingga pembangunan ketangguhan masyarakat di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan berbasis bukti.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Plt. Kepala Pusat Krisis Kemenkes Budiman, dan Regional Head of UN Global Pulse Asia Pacific Hub Ahmed El Saeed, beserta para perwakilan dari kementerian/lembaga dan mitra strategis lainnya.
