Pasien Surabaya Bisa Dirawat di RSKI Pulau Galang

Menko PMK Juga Dorong Percepatan Produksi PCR Kit Dalam Negeri

Jakarta (30/6) -- Pemerintah telah menyiapkan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang di Kepulauan Riau (Kepri) sebagai salah satu RS rujukan untuk mengantisipasi ledakan kasus positif Covid-19. RSKI Pulau Galang sendiri terdiri dari 360 ruang rawat dengan 240 ruangan untuk orang dalam pemantauan (ODP), 100 ruangan untuk pasien dalam pemantauan (PDP) dan 20 ruangan isolasi bertekanan negatif. 

RSKI Pulau Galang diketahui masih longgar. Per 30 Juni, hanya sebanyak 53 pasien dirawat di sana. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu meminta agar RS Darurat Covid-19 itu dioptimalkan untuk merawat pasien terinfeksi virus corona dengan tingkat gejala sedang. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, supaya RSKI dimanfaatkan lebih optimal maka akan diisi oleh pasien dari berbagai daerah dengan indikasi zona merah sampai hitam, khususnya dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Menurut dia hal tersebut dilakukan apabila kondisi RS tidak ada perbaikan dalam sistem rujukan pasien Covid-19. 

"Kita akan pertimbangkan bersama-sama, ini untuk mengurangi beban RS yang ada di Surabaya khususnya di RSUD dr Soetomo. Untuk pasien yang ringan atau sedang akan dikirim ke Pulau Galang dengan transportasi yang sudah disiapkan TNI AU," ujar Menko PMK saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pemanfaatan RSKI Pulau Galang yang digelar melalui telekonferensi, Selasa malam (30/6)

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam, Menristek/BRIN, Menkes, Menaker, Menkominfo, Kepala Staf Presiden, Panglima TNI, Kepala Gugus Tugas, Sekda Provinsi Kepri, Direktur RSK Pulau Galang, Dirut PT. Bio Farma, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian dan Lembaga. 
Muhadjir selaku Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menekankan, pemanfaatan RSKI Pulau Galang nantinya tidak terutup untuk pasien dari Surabaya saja. Pasien lain pun bisa memanfaatkannya seperti pasien yang pulang dari luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pasien dari Provinsi Kepri.  

"Karena memang arahan Presiden tidak harus Surabaya, sebetulnya. Tapi bisa saja dari luar. Terutama dari PMI, juga pasien dari Provinsi Kepri," ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Menko Muhadjir meminta kepada Panglima TNI untuk berkoordinasi dengan Pangkogabwilhan II dan Kepala Gugus Tugas terkait teknis dan skenario pemanfaatan RSKI Pulau Galang untuk pasien dari Surabaya. Kemudian, Muhadjir juga meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Pemprov Kepri untuk merancang skenario dan kebijakan apabila ada pasien Covid-19 yang akan dirawat di RSKI Pulau Galang.


Percepatan PCR Kit Dalam Negeri

Dalam rapat tersebut dibahas pula percepatan produksi PCR kit oleh PT. Bio Farma. Berdasarkan laporan Menkes Terawan Agus Putranto dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir, kemampuan produksi PCR kit oleh PT. Bio Farma sudah mencapai 50 ribu per minggu atau 200 ribu per bulan.

Untuk mencukupi kebutuhan di Indonesia sendiri, Menkes mengatakan diperlukan minimal sebanyak satu juta kit. Pemerintah juga telah menyerahkan bekas laboratorium vaksin flu burung untum mengoptimalkan produksi PCR kit dari dalam negeri. 

Dirut Bio Farma mengatakan saat ini pihaknya tengah membuat rancangan untuk pemanfaatan bekas laboratorium flu burung agar bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produksi PCR kit. Sehingga, dia berharap pada bulan Agustus mendatang produksi dari PCR kit bisa mencapai satu juta kit.

Menko PMK mendukung penuh produksi PCR kit dari dalam negeri. Menurutnya,  pemerintah sangat berkepentingan untuk memproteksi produk dalam negeri dan bisa diserap di pasar sendiri.

"Intinya kita punya semangat untuk memberikan proteksi produk dalam negeri. Misalnya Bio Farma bisa memproduksi dengan kapasitas maksimal, maka kita akan upayakan agar diserap di pasar. Nanti kita akan memperkecil (impor) PCR dari luar. Sehingga jangan sampai itu menimbulkan pasar tidak sempurna. Itu (PCR kit dalam negeri) tentunya lebih murah dan lebih compatible dengan pasar Indonesia," kata Muhadjir. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: