Pemerintah Bahas Pedoman Proses Transisi Pasca Covid-19

Jakarta (14/5)-- Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, pada 12 Mei 2020, melakukan rapat terbatas untuk mengevaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar(PSBB). Presiden antara lain menyampaikan, hasil penerapan sebelum dan sesudah PSBB di tiap daerah berbeda-beda. Jokowi menginginkan agar manajemen pengendalian PSBB harus bersifat aglomerasi (terpusat).

Selain itu, Jokowi berpesan, wacana pelonggaran (transisi) PSBB harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden terkait evaluasi PSBB, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk membahas khususnya pedoman proses transisi pasca Covid-19.

Sekretaris Kemenko PMK Y.B Satya Sananugraha mengatakan, Kemenko PMK akan membuat pedoman proses transisi tersebut.

"Kami sudah membuat suatu bahan untuk nanti dikasih input oleh K/L terkait dalam rapat ini, kira-kira usulan ini yang nantinya mungkin akan dibawa ke RTM sebelum dimasukkan ke Gugus Tugas," tutur Satya saat memimpin rapat koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK, Kamis (14/5).

Satya menjelaskan, pembuatan pedoman transisi ini akan menjadi pedoman bagaimana masyarakat memulai aktivitas kembali pasca Covid-19, seperti bagaimana cara berinteraksi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 

Kemudian, pedoman yang dibuat akan membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengaplikasikan jaga jarak fisik sehari-hari, penyediaan tempat cuci tangan di setiap sudut yang diperlukan, dan tetap mengenakan masker. 

Pemberlakuan transisi, terang satya, akan dilakukan secara bertahap. tahap pertama dapat dilakukan apabila kumulatif kasus baru dalam 7 hari berkurang sedikitnya 50% dibanding minggu sebelumnya, atau tidak ada penambahan kasus baru.Seperti mulai memperbolehkan untuk mengasakan pertemuan dengan pembatasan, membuka kembali institusi pendidikan dan sebagainya. 

"Apa yang akan kita buat ini dipikirkan bagaimana mengesahkannya apa surat edaran. Atau dalam bentuk buku saku. Jadi kalau kita mau transisi harus ada aspek legalnya," katanya.

Satya menerangkan, pihaknya akan mendiskusikan prosedur transisi terkait pengesahannya, dan siapa yang berhak menentukan tahap-tahap transisi. Tahap selanjutnya, hasil rapat ini akan disampaikan kepada Menko PMK dan akan lebih didetilkkan lagi aspek-aspek transisi yang diperlukan.  

"Selain itu untuk menerapkan transisi harus disesuaikan dengan karakteristik daerah dan untuk daerah yang menerapkan PSBB, dan secara generalnya," pungkasnya. 

Rapat Koordinasi diikuti oleh para deputi dan staf ahli Menko PMK, Sekretaris Kemendagri, Sekretaris Kemenkes, Sekretaris Menpora, Sekretaris Kemensos, Sekretaris KPPA. Sekretaris Kemendikbud, Sekretaris Kemendes PDTT, Sekretaris Kemenag.

Kontributor Foto:
Reporter: