Pemerintah Bangun Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19

KEMENKO PMK – Pemerintah membangun dan mewadahi Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19. Tujuannya untuk menguatkan kembali berbagai upaya gotong royong yang selama ini telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Untuk itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih masif di semua lini.

 

Gerakan Solidaritas Nasional itu diawali rapat koordinasi nasional (rakornas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM) Muhadjir Effendy sebagai ketua pengarah. 

Rapat virtual itu Kamis siang (19/8/2021) itu dihadiri lebih dari 500 wakil berbagai kalangan se-Indonesia. 

 

Di antara yang hadir adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Kepala Baznas Noor Achmad, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, para gubernur, bupati, dan wali kota serta wakil wakil elemen pentahelix. 

 

“Rakornas tentang Gerakan Solidaritas Nasional Revolusi Mental untuk Penanganan Covid-19 dan Dampaknya tadi tujuannya adalah untuk menguatkan kembali apa yang selama ini sudah dilakukan. Agar kegiatan-kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat dan komponen kekuatan yang ada di masyarakat bisa dimobilisasi lebih intens. Itu semua untuk mempercepat penanganan Covid-19 dari semua lini,” ujarnya saat konferensi pers usai rakornas yang digelar daring, Kamis (19/8).

 

Lebih detail, ia menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dan perlu untuk terus digelorakan ialah mulai dari menegakkan 3M khususnya 1M,, yakni memakai masker yang baik dan benar sesuai arahan Presiden Jokowi. Kemudian, 3T (testing, tracing, treatment), vaksinasi, memastikan ketersediaan obat, oksigen, RS dan fasilitas pelayanannya yang harus berjalan beriringan.

 

“Itu semua tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa dukungan elemen-elemen yang lain, terutama dari komponen masyarakat. Sejak awal kita sudah menerapkan prinsip yaitu pendekatan pentahelix. Di situ pemerintah hanya merupakan salah satu komponen dari lima komponen. Yang lain dari dunia usaha, perguruan tinggi atau akademisi, civil society atau kelompok masyarakat madani, dan media massa,” paparnya mengingatkan kembali tentang pentahelix atau "lima jalinan" itu. 

 

Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19 itu, kata Muhadjir,, merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rakornas yang melibatkan pemerintah pusat terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah yakni para gubernur, bupati, dan wali kota, Kadin Indonesia mewakili pihak swasta, para akademisi, serta kelompok masyarakat atau civil society.

 

“Semuanya hasil keputusan tadi akan dibentuk sekretariat bersama di tingkat Kemenko PMK untuk menggelorakan, menyuarakan, menggalakkan aksi bersama dalam rangka membangun solidaritas nasional penanggulangan Covid-19,” tandas Muhadjir.

 

Praktik Nyata Revolusi Mental

 

Muhadjir mengapresiasi, bahwa Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19 di Indonesia merupakan praktik nyata revolusi mental di dalam penguatan gotong-royong dan program-program kemanusiaan. Namun untuk itu, sekali lagi, diperlukan komitmen bersama dalam memperkuat solidaritas dan gotong royong penanganan Covid-19.

 

Selain itu, peserta rapat yang mewakili seluruh elemen pentahelix menyepakati beberapa hal yang ditarik menjadi kesimpulan. Antara lain, kementerian/lembaga diminta agar merespon pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 yang diajukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.

 

“Pemerintah daerah juga harus mampu meningkatkan semangat solidaritas dan gotong-royong dengan mengkonsolidasikan pengerahan sumber daya dan dukungan peran serta masyarakat, peran aktif dunia usaha, filantropi, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat yang lebih luas,” imbuh Muhadjir.

 

Lembaga non-pemerintah, dunia usaha, filantropi, dan media pun agar dapat meningkatkan dukungan mobilisasi dan sumber daya di daerah masing-masing untuk penanganan Covid-19. Penguatan solidaritas dan gotong-royong seluruh elemen bangsa juga diperlukan untuk menurunkan serta menghentikan angka kematian, meningkatkan layanan kesehatan, mempercepat vaksinasi, dan penyaluran bansos.

 

“Kepala daerah agar menyediakan masker gratis bagi warga yang kurang mampu. Demikian juga keterlibatan media dalam memberikan edukasi, meluruskan info-info yang menyesatkan atau hoaks, serta dapat mensosialisasikan Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19 dan dampaknya,” pungkas Menko PMK. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: