Pemerintah Fokus Tingkatkan IPP Domain Pendidikan

Jakarta (17/11) -- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pemuda. Namun, capaian IPP secara nasional masih terbilang rendah. Pencatatan terakhir pada 2019, IPP nasional hanya sebesar 52,67. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, perolehan IPP dari Indonesia masih terbilang rendah dan hanya berada di peringkat ke-7. Bahkan di tingkat global, hanya berada di peringkat 139 dari 183 negara.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Y.B Satya Sananugraha menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam pembangunan pemuda.  

"Salah satu upaya kita tersebut telah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, di mana salah satu arah kebijakan pembangunan kita adalah meningkatkan kualitas pemuda," ujar Sananugraha saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan peningkatan IPP Domain Pendidikan, pada Selasa (17/11).

IPP memiliki lima domain, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. IPP domain pendidikan, kata Sananugraha sangat membantu perolehan skor IPP. Nilai domain ini dari tahun 2015 hingga 2019 terus meningkat, dari 63,33 pada 2015 menjadi 70,00 pada 2019.

Peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan kapasitas pendidikan pemuda merupakan salah satu sasaran strategis dari salah satu program prioritas RPJMN tahun 2020-2024. Namun, dikatakan Sananugraha, jika mencermati perolehan skor IPP domain pendidikan per provinsi, maka masih terdapat permasalahan klasik, yaitu belum meratanya peningkatan kualitas di semua provinsi. 

"Sebagai contoh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan skor domain pendidikan tertinggi dengan nilai 90, sementara raihan domain pendidikan terendah diraih oleh Provinsi Papua dengan nilai 56,67. Dengan rentang yang sangat besar ini menandakan adanya kesenjangan pembangunan pendidikan di Indonesia," ungkapnya.

Menyambung penyampaian Sananugraha, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Yohan mengatakan, untuk meningkatkan IPP domain pendidikan dan menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan pendidikan ini diperlukan rencana aksi dan koordinasi lintas sektor kementerian dan lembaga. 

"Urusan pemuda adalah urusan lintas sektor, tidak bisa dibebankan ke satu kementerian atau satu dinas saja. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan rencana aksi supaya sama-sama kita selesaikan permasalahan ini dan bisa dirancang peta bisnis dan pelaksanaannya di daerah," ujarnya.

Terkait pelaksanaan kebijakan IPP domain pendidikan di daerah, menurut Yohan, diperlukan penyamaan presepsi mengenai IPP baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu diperlukan sosialisasi kepada pihak daerah agar memahami betul pentingnya peningkatan IPP domain pendidikan. Yohan mengatakan, kunci peningkatan IPP domain pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan di daerah. 

"Dalam hal untuk meningkatkan ini selain meningkatkan kapasitas juga perlu ada dorongan di daerah untuk memerhatikan pemuda. Kebijakan untuk mendukung iklim ekosistem yang kondusif terutama pendidikan agar daerah bisa meningkatkan wajib belajar maupun kualitasnya. Misalnya dengan pemberian beasiswa dan lainnya," tandasnya.

Dala rakor, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora Esa Sukmawijaya menjelaskan bahwa untuk meningkatkan IPP domain pendidikan diperlukan strategi lintas sektor. Salah satu strategi yang terpenting adalah mendorong partisipasi organisasi atau komunitas pemuda secara tematik, baik di pusat dan daerah.

Sementara perwakilan Bappenas Arfan menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan capacity building di kalangan pemuda untuk menciptakan SDM unggul yang akan berkesinambungan dalam peningkatan IPP domain pendidikan. Selain itu, dia mengatakan, perlu diperhatikan juga program untuk pemuda dengan kekurangan seperti mereka yang disabilitas.

Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat koordinasi teknis secara daring dan luring perwakilan dari Kemenpora, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, Setkab, Bappenas, dan BPS. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: