Pemerintah Koordinasikan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi

Jakarta (21/7) -- Pemerintah dalam hal ini sejumlah menteri dan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mulai membahas mengenai upaya percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy selaku Wakil Ketua III Komite Kebijakan menilai langkah pemerintah dalam mengkoordinasikan upaya percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sudah sangat tepat. 

"Kalau mengacu pada UU Bencana ini sudah tepat. Menurut UU, kita sudah harus keluar dari fase darurat dan tanggap bencana masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi yang ditandai dengan new normal," ujarnya saat mengikuti Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/7).

Komite yang dibentuk berdasar Peraturan Presiden 82/2020 itu lebih lanjut akan segera menyusun kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjalankan tugas dan amanat presiden tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga bertindak sebagai Ketua Komite Kebijakan menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang akan ditekankan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Dalam menjalankan tugas sesuai Perpres 82/2020, Komite tentu akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembada dan pemerintah daerah. Tantangan kita saat ini adalah mengenai pengembangan vaksin terutama untuk mekanisme pembelian," ujarnya seraya memimpin rapat.

Tidak hanya itu, berdasarkan arahan Presiden, Komite juga akan fokus pada 8 (delapan) daerah yang memiliki kasus Covid-19 paling tinggi untuk dapat segera diatasi sehingga percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional segera terealisasi.

"Target Desember sebelum Pilkada harus selesai. Arahan Presiden, kalau butuh peralatan disiapkan agar daerah yang merah atau oranye bisa menjadi kuning bahkan hijau," tuturnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Keuangan Sri Mulyani turut meyakini bahwa momentum Pilkada sangat tepat untuk mempercepat upaya penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi secara nasional.

"Peran Kepala Daerah dalam penanganan Covid-19 ini menjadi sangat penting. Kalau pusat dan daerah bisa all out bergerak, penurunan kurva Covid-19 akan makin cepat," tandas Tito.

Pada rapat tersebut juga hadir Menko Polhukam, Menteri BUMN, Wamenkeu, Wamen BUMN, Kepala BNPB/Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Jubir Penanganan Covid-19, dan para pejabat eselon I kementerian/lembaga terkait.

Kontributor Foto:
Reporter: