Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos Bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta (23/4) -- Bantuan sosial (bansos) pemerintah di tengah pandemi Covid-19 juga menyasar kaum disabilitas. Pemerintah terus berupaya agar penyaluran bansos bagi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia dapat berjalan optimal.

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama mengatakan bahwa penyandang disabilitas masuk kelompok paling rentan terdampak Covid-19.

"Pemerintah akan mendorong percepatan penyaluran bansos agar tepat sasaran, efektif, dan efisien termasuk bagi penyandang disabilitas yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Bansos Bagi Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 melalui telekonferensi, Kamis (23/4).

Berdasarkan fakta, sampai saat ini penyandang disabilitas di 33 provinsi banyak yang mengeluhkan kondisi di mana mereka merasa belum didata untuk masuk DTKS. Konon hal itu disebabkan Dinas Sosial (Dinsos) setempat belum bergerak secara maksimal dalam melakukan pendataan.

Menurut Ade, Kementerian Sosial sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan bansos. Dinsos dan juga pemerintah daerah didorong untuk lebih proaktif dengan dibantu para pendamping serta operator dinsos.

"Saat ini pendataan didorong untuk satu pintu dengan mengupayakannya bersama. Yang jelas, upaya mitigasi terus dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak akibat Covid-19 terhadap masyarakat," pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kemensos, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDTT, Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes, Asdep Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Kemenpora, Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus KPPPA, Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Kemendikbud, Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan BKKBN, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, Sekertaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kemenhub, Direktur Informasi Dan Komunikasi Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Kominfo, serta Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Kantor Staf Presiden.

Kontributor Foto:
Reporter: