Pemerintah Perkuat Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Terdampak Bencana

JAKARTA (2/7) -- Kejadian bencana senantiasa memakan korban. Tidak hanya korban jiwa dan materi saja, tetapi bencana juga mengorbankan kehidupan perekonomian masyarakat. Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting untuk dilakukan.

 

Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nelwan Harahap menjelaskan bahwa Kemenko PMK senantiasa mendorong partisipasi aktif Kementerian/Lembaga, NGO, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam mendukung pemulihan ekonomi kepada masyarakat terdampak bencana.

 

Dia menjelaskan, untuk memulihkan ekonomi masyarakat terdampak bencana ada empat pendekatan yang harus dilakukan. 

 

Pertama, pentingnya konsensus bersama melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Kedua, memastikan konsistensi implementasi kebijakan terhadap tujuan kebijakan. Ketiga, diperlukan komunikasi multi arah melalui berbagai ruang perjumpaan.

 

"Keempat, kepemimpinan dan kemampuan manajerial disemua lini untuk mendukung proses percepatan pemulihan ekonomi masyarakat," jelas Nelwan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak Bencana di Wilayah Pasca Bencana yang diselenggarakan BNPB secara hybrid pada Selasa, 29 Juni 2021.

 

Rakor turut dihadiri oleh Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Analis Ahli Utama BNPB Rivai, Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi, Plt Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB, Para Kalaksa BPBD dan Ketua Pendampingan Ekonomi dari delapan Universitas pada daerah pemulihan pasca Bencana.

 

Pada kesempatan yang sama Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin menyampaikan Kemenperin melakukan strategi penguatan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada daerah pascabencana melalui fasilitasi pengadaan mesin dan peralatan, bimbingan teknis dan capacity building, dukungan pembiayaan dan pemasaran melalui E-SMART IKM berupa Sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra dan produk teriintegrasi dengan market place yang telah ada dengan tujuan untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing.

 

Selanjutnya Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi menginformasikan telah membantu permodalan bagi pelaku usaha mikro melalui bantuan transfer uang senilai Dua juta rupiah bagi setiap pelaku usaha di daerah terdampak bencana NTB, Sulteng, Pandeglang, Lebak, Kalsel dan Sulbar, untuk tahun anggaran 2021 nilai total pagu anggaran sejumlah dua milyar rupiah. 

 

Analis Ahli Utama BNPB Rivai menjelaskan misi penting BNPB adalah bagaimana memulihkan daerah pascabencana dengan recovery yang baik melalui penajaman analisis evidence-base menjadi scientific-base secara kolektif dan kolaboratif multisektor dan multiwilayah. 

 

Rivai menyimpulkan bahwa Rakor ini juga telah melahirkan komitmen mendasar tentang pentingnya sinergitas yang konstruktif Kementerian/Lembaga terkait, sebagai tindaklanjut akan diselenggarakan rakor lanjutan dengan pelibatan unsur yang lebih luas dari unsur Himbara dan BUMN serta NGO. 

 

Menyampaikan pernyataan penutup, Nelwan Harahap megatakan bahwa pemulihan sosial ekonomi bukanlah program yang berdiri sendiri melainkan bagian dari dokumen R3P.

 

"Untuk itu perlu disusun kerangka pemulihan sosial ekonomi pasca bencana (Post-Disaster Socio-Economy Recovery Framework) yang melibatkan peran masyarakat secara luas melaui gotong royong dalam aksi nyata," pungkas Asdep Nelwan Harahap. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: