Pemerintah Permudah Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK Untuk Hadapi Tantangan Global

Jakarta (16/10) -- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah terus memberikan perhatian yang besar. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan pemerintah adalah memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menjalin sinergi untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2020.

Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, penjalinan kerja sama antara BPJPH dan LPPOM-MUI dalam sertifikasi halal UMK sangat strategis. Menurutnya, program ini sebagai upaya pemerintah untuk melindung UMK yang saat ini sangat terdampak pandemi Covid-19. 

"Sebagai bagian dari upaya melindungi ekonomi pelaku UMK, Kemenag melalui BPJPH telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Dengan memiliki sertifikat halal diharapkan membantu pelaku UMK beradaptasi terhadap perubahan di tengah arus perdagangan global juga pandemi," tutur Wamenag Zainut Tauhid melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/10).

Setifikat halal, kata Wamenag, akan meningkatkan nilai tambah produk halal UMK. Ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri pelaku UMK dan mendorong mereka untuk memperluas akses pasar produk halalnya. 

"Saya berharap fasilitasi sertifikasi halal ini dapat memberikan kontribusi positif guna terciptanya kolaborasi untuk penyelenggaraan jaminan produk halal dan pemenuhan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha, utamanya UMK," jelas Wamenag.

Sinergi antara BPJPH dan LPPOM-MUI ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki dengan Wakil Direktur LPPOM-MUI Muti Arintawati. Menyaksikan penandatanganan secara daring, Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi mengapresiasi kolaborasi BPJPH dan LPPOM MUI ini.

"Semoga komitmen bersama antara BPJPH Kemenag dan LPPOM-MUI ini menjadi kunci dalam upaya penerapan regulasi Jaminan Produk Halal, terutama dalam upaya memberikan dukungan dan daya saing produk halal usaha mikro dan kecil Indonesia," tandas Wamenag. (*)