Pemerintah Siapkan Bansos Beras dan Bansos Uang Tunai

Jakarta (24/7) – Sebagai bukti negara hadir dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah menggelontorkan berbagai jenis program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpendapatan rendah.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tb. Achmad Choesni mengatakan bahwa pemberian bansos beras merupakan arahan presiden yang disampaikan saat rapat terbatas (ratas) bulan April lalu sebagai bentuk jaring pengaman sosial (JPS) untuk pemenuhan kebutuhan pangan beras bagi rumah tangga masyarakat berpendapatan rendah.

"Perlu diperhatikan disparitas penerimaan bansos dengan berbagai program bansos yang diberikan oleh daerah dengan anggaran yang berasal dari APBD. Diharapkan, bansos beras dan uang tunai yang akan diberikan ini dapat mengisi gap kekosongan bantuan yang sebelumnya dipenuhi dari bansos yang berasal dari APBD,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Eselon I terkait rencana penyaluran bantuan sosial beras dan bantuan sosial uang tunai. Rapat dilaksanakan pad Kamis, (22/7) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta dan diikuti oleh pejabat eselon I dari Kemensos, Kemenkeu, dan Kemen PPN.

Menurut Choesni, rencana penyaluran bansos beras dan bansos uang tunai kepada Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan melengkapi berbagai bansos yang sudah diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, terutama dalam rangka penanganan dampak Covid-19. "Pemerintah sudah memberikan Bantuan Khusus Sembako kepada KPM di Jabodetabek, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada KPM selain Jabodetabek. Selain itu program bansos reguler pun juga ditingkatkan, baik sasaran maupun besaran manfaatnya," ungkapnya.

Rencananya penyaluran bansos beras akan diberikan kepada 10 juta KPM PKH selama 3 bulan alokasi, di bulan Agustus-Oktober 2020, dimana setiap KPM akan mendapat beras kualitas medium sebanyak 15 kg per bulan. Sedangkan untuk KPM Program Sembako yang tidak mendapat bantuan PKH akan diberikan bansos uang tunai Rp500 ribu untuk sekali penyaluran pada bulan Agustus 2020 yang rencananya akan disalurkan melalui PT. Pos.

Choesni meminta agar sasaran penerima dapat dihitung kembali supaya tidak terjadi salah perhitungan mengenai jumlah KPM dari masing-masing bansos. "Mengingat ada Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, maka agar dapat dipertimbangkan penyaluran bantuan melalui perbankan Himbara serta membandingkan kebutuhan biaya pendistribusian jika dilakukan melalui Pos dan Himbara.” tuturnya.

Ia juga mengingatkan beragam program pemerintah saat ini tentunya membutuhkan komunikasi publik dan sosialisasi yang masif ke masyarakat. Hal tersebuy mengingat sasaran yang berbeda-beda dan waktu pemberiannya pun berbeda sehingga masyarakat tidak dibuat bingung dan dapat memahami program bansos apa saja yang didapat, serta bagaimana cara mengaksesnya. "Peran aktif Pemda dan tenaga pendamping bansos akan sangat membantu," pungkas Choesni.

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: