Pemerintah Siapkan Skenario Pembelajaran Akibat Dampak Covid-19

Jakarta (1/4) -- Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Proses pembelajaran yang mestinya dilakukan secara tatap muka kini ditiadakan sementara dan dialihkan dengan sistem belajar daring (online) dari rumah sesuai arahan Presiden.

Belum dapat dipastikan hingga kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Namun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario sehingga anak Indonesia dapat tetap memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono menyebutkan ada 3 (tiga) skenario yang telah disiapkan. Skenario pertama adalah skenario optimis yakni sekolah dibuka kembali akhir bulan Juli atau pertengahan Agustus.

Skenario kedua  adalah pesemis apabila Covid-19 berakhir diakhir 2020, yakni menggunakan pembelajaran daring dengan fokus kepada daerah yang tidak mendapatkan akses listrik dan internet sehingga mendapatkan hak pembelajaran dan dilakukan evaluasi jangkauan TVRI apakah bisa menjangkau sekolah yang tidak memiliki listrik.

Skenario ketiga yaitu apakah dimungkinkan mengubah awal tahun pembelajaran baru di bulan Januari 2021.

"Laporan Bapak Menko kepada Bapak Presiden adalah pembelajaran pada semester ini belum dapat dibuka kembali," ungkap Agus saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Masuk Kembali ke Sekolah melalui telekonferensi di Jakarta, Jumat (1/4).

Namun demikian, mengacu pada arahan Presiden untuk kemungkinan membuka kembali layanan pendidikan maka tetap harus menjalankan protokol Covid-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) juga agar menghitung total kebutuhan masker dan ketersediaan fasilitas cuci tangan.

Selain itu perlu mendata sekolah yang tidak dapat menjangkau internet untuk dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Nantinya, Kominfo agar dapat memastikan Ring Palapa yang telah dibangun mampu menjangkau 46 ribu satuan pendidikan yang belum memiliki akses jaringan internet dan listrik.

"Intinya kita harus memastikan semua anak mendapatkan layanan pendidikan karena mencerdaskan anak bangsa merupakan amanat Undang-Undang," pungkas Agus.

Pada rapat tersebut, hadir Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Sekretaris Utama BNPB, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Direktur PT Keagamaan Islam Kemenag, Direktur Madrasah Kemenag,  Sekretaris Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, Direktur Kemahasiswaan dan Pembelajaran Kemendikbud, serta Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas.

Kontributor Foto:
Reporter: