KEMENKO PMK -- Pemerintah terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia sesuai target nol persen pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan pentingnya kerja bersama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui tiga strategi kunci yang saling konvergen dan komplementer.
"Pentingnya kita untuk kerja bersama dalam melaksanakan Intervensi-intervensi melalui penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan yang berbasis Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," jelasnya saat memberikan pidato kunci pada Rakorda di Gedung B Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (19/12/2023).
Ia juga menekankan agar Pemerintah Desa tidak ragu untuk menggunakan Dana Desanya dalam mendukung percapatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing dengan prinsip komplementaritas, yaitu menambahkan dan melengkapi program-program yang dibiayai dari APBN dan APBD. Dengan upaya-upaya penebalan bantuan diharapkan warga miskin ekstrem dapat segera terentaskan sehingga menjadi berdaya dan mandiri.
Kemiskinan ekstrem disebabkan oleh kondisi-kondisi yang multidimensional. Salah satunya berkaitan erat dengan kualitas lingkungan karena penduduk di daerah miskin cenderung bergantung pada sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya.
Hal ini menjadi kebutuhan global untuk menentukan intervensi keberlanjutan dalam mengatasi tantangan pengentasan kemiskinan dan lingkungan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan global yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Intervensi yang berkelanjutan tersebut disamping harus ramah lingkungan juga harus mampu menciptakan lapangan kerja (job creation).
"Maka dari itu, selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, juga perlu memerhatikan aspek lingkungan untuk penanganan yang berkelanjutan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ucapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menyebut pihaknya telah melakukan langkah-langkah intervensi dengan mengeluarkan Kartu Jateng Sejahtera sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyelenggarakan program pelatihan padat karya tunai, membangun desa mandiri, dan pemberdayaan masyarakat pesisir guna meningkatkan pendapatan penduduknya.
"Kami juga berupaya untuk meminimalkan kantong kemiskinan dengan membangun SMK Boarding untuk penanganan kelompok miskin, serta peningkatan akses sumber air bersih dan air minum," ucapnya.
Pada acara tersebut turut hadir pula Wakil Bupati Semarang H. M. Basari, Wakil Bupati Demak K.H. Ali Makhsun, Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Andi Hendrata, Sekretaris Kedeputian Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan sosial Kemenko PMK, Ade Rustama, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Katiman, serta narasumber dari IPB University I Nengah Surati Jaya dan Yanti Nuraeni Muflikh.
