Pemerintah Terus Dorong Implementasi RPKP pada 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

Jakarta (15/6) Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Mustikorini Indrijatiningrum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka implementasi RPKP Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). 

 

Sesuai dengan target kewilayahan RPJMN 2020-2024, sebagai indikator Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yaitu rata-rata nilai indeks perkembangan terhadap 62 KPPN dari nilai _baseline_ 51,10 pada tahun 2019 diharapkan mencapai target 58,70 pada tahun 2024. KPPN merupakan kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan pusat pertumbuhan desa- kota.

 

Melalui kolaborasi pentahelix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi, bersinergi serta berkomitmen untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Desa dan perdesaan dalam kerangka percepatan kemandirian desa dan kawasan perdesaan.

 

“Dengan kolaborasi pentahelix kita berharap dapat melengkapi intervensi program yang dilakukan oleh Pemerintah guna percepatan implementasi RPKP pada 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)”, kata Indri dalam Rakor yang dilaksanakan secara luring dan daring pada Selasa (15/6).

 

Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendesa PDTT, menyampaikan progres kegiatan pembangunan KPPN. Hasil intervensi dari Kemendesa PDTT tahun 2021, yaitu: rehabilitasi jalan Kawasan, bantuan pengembangan potensi pariwisata (homestay, gazebo, tempat kuliner dan souvenir, mushola, area bermain dan parkir, MCK), pembangunan pasar, sarana air bersih (pipanisasi), bantuan peralatan pengolahan pasca panen (combine harvester/mesin dan bangunan pelindung, mesin pemimpil dan pemecah jagung) dan pendukung pengembangan potensi peternakan (peternakan terpadu/kandang), serta fasilitasi pendampingan pembangunan KPPN yang tersebar di 62 KPPN.

 

Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun daftar intervensi kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga dalam mendukung pembangunan KPPN RPJMN 2020-2024 dengan total nilai rencana kerja Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 778.27 Milyar untuk 1.575 kegiatan yang tersebar di seluruh KPPN serta tersusunnya daftar Rincian Output (RO) prioritas pada proPN KPPN dalam RKP tahun 2021 dan RO prioritas pada RKP 2021 yang lokasinya di KPPN.

 

Dengan dasar rencana yang telah tertuang dalam dokumen APBN tahun 2021 dan DAK serta dipadukan dengan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), diharapkan keterpaduan pembangunan KPPN dapat diwujudkan. 

 

“Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang telah mendukung intervensi program percepatan pembangunan KPPN. Terpenting adalah bagaimana intervensi K/L ini bermanfaat bagi Daerah dan kawasan perdesaan serta sesuai dengan yang telah dituangkan dalam RPKP dan yang merupakan kebutuhan mendesak dari masing-masing wilayah,” tutup Indri. 

 

Hadir dalam rakor tersebut secara luring yaitu Direktur Perencanan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, BPIW, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Perdagangan.

Kontributor Foto:
Reporter: