Penambahan Sarpras Diharap Percepat Penanganan Covid-19 di Jawa Timur

Surabaya (16/7) -- Provinsi Jawa Timur (Jatim) masih menjadi sorotan lantaran jumlah kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi. Meskipun dalam sepekan terakhir, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Jatim tercatat mengalami peningkatan secara konsisten dan merupakan yang tertinggi secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menekan jumlah penambahan kasus positif maupun kematian akibat Covid-19, khususnya di Provinsi Jatim.

"Jawa Timur ini memiliki tingkat kesulitan penanganan yang sangat kompleks. Saya meyakini betul kalau di sini bisa ditekan, maka 50% urusan penanganan Covid-19 secara nasional akan bisa cepat selesai," tegasnya usai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Timur, Kamis (16/7).

Ia menyebut salah satu upaya yang dilakukan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur ialah dengan menambah jumlah sarana prasarana yang memadai. Mulai dari fasilitas RS rujukan seperti penyediaan alat kesehatan (alkes) dan alat pelindung diri (APD) hingga pengadaan rumah isolasi.

Saat ini, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Kementerian PUPR di Surabaya sudah menyiapkan mess keluarga yang akan diperuntukkan sebagai tempat isolasi bagi orang yang diduga berpotensi Covid-19 dengan status Pasien Tanpa Gejala (PDP). Mess tersebut memiliki 40 kamar dengan daya tampung 3 orang perkamar atau sebanyak 120 pasien.

Selain itu, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) juga menyiapkan 350 kamar untuk penanganan pasien Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur.

"Akan ada penambahan prasarana di Sidoarjo dan Gresik. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Pangkogab untuk koordinasi dengan Gugus Tugas daerah sehingga penanganannya lebih terdistribusi dan tidak menumpuk hanya di Surabaya," ungkapnya.

Di samping itu, Tim Gugus Tugas juga siap untuk melengkapi sarana alkes primer yang dibutuhkan terutama untuk 99 RS rujukan utama di wilayah Surabaya Raya. Misalnya, ventilator, pangkalan untuk melakukan tes spesimen baik dalam bentuk PCR maupun tes spesimen flu burung yang sudah ditingkatkan kemampuan alat dan bahan bakunya.

"Gugus Tugas harus menjamin di Jawa Timur ini tidak boleh ada keterlambatan baik PCR kit maupun reagen di lab. Semua harus tersuplai dan mohon Pangkogab betul-betul terus melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas," cetusnya.

Sementara itu, pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk memperkuat tugas dari Pangkopgabwilhan II yang secara khusus akan mengkoordinasikan langsung ke seluruh daerah di Surabaya Raya. Dengan demikian diharapkan akan mempercepat penanganan Covid-19 di Jatim.

"Tugas Pangkogab akan diperkuat tapi tanpa mengurangi tugas dan kewenangan dari  Gugus Tugas di daerah masing-masing. Jadi bukan untuk melemahkan tugas Gugus Tugas daerah, tapi kita harapkan justru akan lebih memaksimal kinerja Gugus Tugas dengan dibantu Pangkogab, Pangdam, dan Kapolda," pungkas Menko PMK.

Sebelum melakukan rakor dengan Pangkopgabwilhan II, Menko PMK didampingi Ketua BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo meninjau langsung ke lokasi mess keluarga di Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Kementerian PUPR, BPSDM, lanjut ke RS Lapangan Pangkogabwilhan III Surabaya.

Pada hari yang sama, ia juga mengikuti rapat koordinasi virtual bersama sejumlah rektor perguruan tinggi di Jawa Timur. Lebih lanjut, memimpin rakor bersama Ikatan Dokter Indonesia secara tatap muka sebelum mengakhiri rangkaian kunjungan kerja dengan berkoordinasi bersama PBNU di Kantor PBNU Jatim.

Saat pertemuan PBNU, Menko PMK memberikan penjelasan tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Ia pun meminta kolaborasi dan keterlibatan semua pihak, termasuk para pemuka agama untuk bersama-sama memutus mata rantai Covid-19 khususnya di Jatim. (*)
 

Kontributor Foto:
Reporter: