Kemenko PMK Bersama Kemenko Infraswil Susun Pokja Infrastruktur Tangguh Bencana
KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Kemenko Infraswil) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penyusunan Kelompok Kerja (Pokja) Infrastruktur Tangguh Bencana, pada Jumat (24/1/2025).
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menko PMK Pratikno dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti pada 14 Januari 2024, bersama kementerian/lembaga terkait lainnya.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menekankan pentingnya infrastruktur dalam mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penyusunan Kelompok Kerja (Pokja) Infrastruktur Tangguh Bencana, pada Jumat (24/1/2025).
"Infrastruktur ini sangat memengaruhi berbagai isu pembangunan manusia dan kebudayaan, seperti stunting, kesehatan, dan sanitasi. Demikian pula dalam penanganan kebencanaan, mulai dari pra, saat, hingga pascabencana," ujar Lilik.
Deputi Lilik juga mengungkapkan bahwa beberapa konflik sosial di Indonesia seringkali berakar dari penanganan bencana yang kurang optimal.
"Ada benang merah antara konflik sosial dan penanganan bencana yang tidak tuntas. Salah satunya terjadi di Adonara," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana seharusnya melibatkan lima sektor utama, yakni sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lintas sektor seperti keamanan dan administrasi. "Selama ini, penanganan pascabencana sering hanya berfokus pada pembangunan rumah, seperti kasus bencana di Sinabung dan Mentawai," jelas Lilik.
Lilik berharap Rakor ini dapat menjadi dasar bagi penguatan infrastruktur dalam mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk mitigasi bencana pada infrastruktur yang sudah ada maupun pembangunan infrastruktur baru.
"Infrastruktur Tangguh Bencana diwujudkan dengan membuat dashboard kebencanaan yang mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor," tutupnya.
Deputi Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Rachmat Kaimuddin, menegaskan pentingnya fokus dan narasi yang jelas dalam penyusunan Pokja Infrastruktur Tangguh Bencana.
"Kita duduk bersama untuk membangun narasi dan memastikan program-program yang direncanakan dapat terfokus dalam Pokja ini," katanya.
Rachmat juga menyoroti urgensi kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni, serta pentingnya penerapan standar SNI pada infrastruktur.
Sementara itu, Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Pribudiarta menyampaikan bahwa infrastruktur berperan penting dalam mendukung isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. “Isu-isu tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan infrastruktur yang aktif,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menko PMK Pratikno dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti pada 14 Januari 2024, bersama kementerian/lembaga terkait lainnya. Rakor juga sekaligus menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Infrastruktur Tangguh Bencana, yang terdiri dari lintas Kementerian Lembaga.
Rakor dihadiri oleh Deputi Kordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPA, perwakilan KSP, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, KemenPPPA, BNPB, BKKBN.