Percepat Impelementasi Perpres Vokasi, Pemerintah Daerah Perlu Bentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV)

KEMENKO PMK - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Prof Warsito, menyampaikan paparan pada acara Skills for the Indonesian Maritime Sector Event Dissemination Event  yang diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Ayana Midplaza Jakarta Hotel, pada Rabu (31/5/2023). Acara ini merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan ILO bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam paparannya, Prof. Warsito meminta agar pemerintah daerah untuk membentuk tim koordinasi vokasi. Menurutnya, dengan adanya tim koordinasi daerah menjadi sangat penting untuk mendukung implempentasi Perpres Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Karena masih banyak berbeda arah kebijakan terkait vokasi di berbagai daerah seperti perizinan lembaga pelatihan/kursus.

"Oleh karena itu kami mengajak teman-teman yang berasal dari daerah segera bersatu membentuk tim koordinasi vokasi yang menjadi pondasi sangat penting, kami siap dukung implementasi dari Perpres ini," ujar  Warsito.

Secara khusus, Prof. Warsito berpesan kepada pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan program-program daerah terkait vokasi, kemudian membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV).
Beberapa pemerintah daerah telah membentuk TKDV seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Bangka Belitung, Sumut,  Riau yang telah proaktif komunikasi dengan TKNV untuk membentuk TKDV.

"Tentu yang lain kita mendorong untuk membentuk tim. Hal ini membuat koordinasi akan menjadi lebih cepat dalam implementasi regulasi-regulasi yang disiapkan untuk dijalankan apalagi terkait anggaran di daerah," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, Strategi Nasional Vokasi menjadi konsen dasar dalam membuat program kerja yang menjadi turunan dari strategi nasional revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Strategi Nasional Vokasi antara lain informasi pasar kerja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, penjaminan mutu, peran pemangku kepentinga, pendanaan, kelembahaan serta monitoring dan evaluasi.

Dari rangkaian workshop ILO ini Prof. Warsito berharap terkumpulnya bahan-bahan hasil diskusi dan konsultasi antara politeknik dengan mitra industri serta berbagai stake holder lainnya sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis pembentukan dan tata kelola Komite Sektoral.

“Saya berharap pengembangan untuk model dari 4 model sektor ini menjadi model untuk kemudian sektor-sektor yang lain,” tutup Prof. Warsito. 

Kontributor Foto:
Reporter: